Don't miss

Akses Informasi Ungkap Dampak Pencemaran PT IKPP (Bag 4)

By on June 16, 2014

HukumPihak  yang bertanggung jawab

Pemerintah merupakan pihak yang memberikan izin lingkungan dan usaha. Dalam setiap pemberian izin itu pasti ada kajian sebelumnya. Misalnya kajian andal (analisis dampak lingkungan) dan RKL-RPL (Rencana Kegiatan / Pengelolaan Lingkungan). Bisa dilihat bagaimana pelaksanaan andalnya, lalu  rencana pengelolaan dan pemantauannya.

Dalam laporan audit lingkungan hidup wajib PT IKPP, sedikitnya ada 15 pasal peraturan dan perundangan yang dilanggar PT IKPP. (baca:  Pencemaran Sungai Ciujung: Dokumen Audit Ungkap 15 Pasal Dilanggar PT IKPP)

Selain pelanggaran yang dilakukan PT IKPP, dokumen tersebut juga mengungkap ketidaktaatan pemerintah terhadap peraturan dan perundangan terkait pencemaran Sungai Ciujung. Berikut ini catatan pelangaran yang dilakukaan pemerintah.

No. Pemerintah Peraturan dan Perundangan yang dilanggar  Catatan / Bukti Lapangan
1. Kabupaten Serang UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Pasal  16 a. Belum menetapkan kebijakan pengelolaan Sungai Ciujung sebagai salah satu sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten / kota sekitarnya.b.Belum menetapkan  pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.c. Belum menetapkan  rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten / kota sekitarnya.d. Belum menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

e. Belum melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalamk satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya.

f. Belum mengatur, menetapkan dan member izin               penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

g. Belum membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

h. Sudah memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya.

i.  Belum menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal  23 Ayat 1
  • Terjadinya bau dan hitamnya Sungai Ciujung.
  • Dalam kasus Sungai Ciujung, belum dilakukan pengelolaan (memperbaiki kualitas Sungai Ciujung) dan pengendalian (mencegah masuknya pencemaran ke Sungai Ciujung).
Pasal  23 Ayat 2 Kualitas di hulu Sungai Ciujung sebelum Bendungan Pamarayan kering dan kualitasnya kurang baik.
Pasal  23 Ayat 3 Sudah banyak kegiatan dan industri di dareah hulu Sungai Ciujung.
Pasal  28 Ayat 2 Data monitoring Sungai Ciujung.
Pasal  29 Ayat 6 Belum ada rencana pengelolaan sumber daya air untuk Sungai Ciujung.
Pasal  32 Ayat 2 Belum ada penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air.
Pasal  59 Ayat 2 Belum ada rencana pengelolaan sumber daya air.
Pasal  59 Ayat 3 Belum ada rencana pengelolaan sumber daya air.
Pasal  62 Ayat 5 Belum ada rencana pengelolaan sumber daya air.
Pasal  62 Ayat 6 Belum ada rencana pengelolaan sumber daya air.
Pasal  87 Ayat 2 Belum membentuk dewan sumber daya air, baru ada Forum Pelestarian DAS Ciujung yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten No. 614.05/kep.27-Huk/2009 tentang Pembentukan Forum Pelestarian DAS Ciujung sebagai sarana komunikasi pada pengelolaan Sungai Ciujung.
Pasal  87 Ayat 3 Belum membentuk dewan sumber daya air, baru ada Forum Pelestarian DAS Ciujung yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten No. 614.05/kep.27-Huk/2009 tentang Pembentukan Forum Pelestarian DAS Ciujung sebagai sarana komunikasi pada pengelolaan Sungai Ciujung.
PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Air
Pasal 21 Ayat 3 Belum diberikan surat ke Menteri.
Pasal 23 Ayat 3 Belum ada kajian daya tamping beban pencemaran.
PP RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Pasal 64 Ayat 2 Pencemaran di Sungai Ciujung. Pengamatan visual menunjukkan Sungai Ciujung berbau dan berwarna hitam pada musim kering.
KepMenLH No. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air
Pasal  2
  • Daya tamping beban pencemaran air belum ditetapkan.
  • Debit minimal Sungai Ciujung pada musim kering adalah nol.
Perda Provinsi Banten No. 51 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan
Bab 2 Pasal 2 Tidak diberlakukan ke semua industri yang ada di sepanjang Sungai Ciujung.
Perda Kabupaten Serang No. 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian Limbah
Pasal 9 Belum ada sanksi administratif yang diberikan terhadap PT IKPP
2. Provinsi Banten UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Pasal 15 a. Belum ada kebijakan pengelolaan sumber daya air Provinsi Bantenb.Belum ditetapkan pola pengelolaan sumber daya air lintas kabupaten/kota.c. Belum ditetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kabupaten/kota.d. Belum ditetapkan dan dikelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

e. Belum melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

f.  Belum melakukan pengaturan dan penetapan serta pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota karena Sungai Ciujung yang berada di hilir Bendungan Pamarayan hanya berada dalam satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Serang.

g. Belum melakukan pengaturan dan penetapan serta member rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air lintas kabupaten/kota yang berada di Kabupaten Serang.

h. Belum membentuk dewan sumber daya air untuk Sungai Ciujung.

i.  Tidak ada sengketa pengelolaan sumber daya air antar kabupaten/kota.

j.  Belum ada bantuan ke Pemerintah Kabupaten Serang dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan air.
k. Belum ada upaya untuk menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

l.  Belum ada bukti diberikannya bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota.

UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 13 Ayat 3 Pencemaran air di Sungai Ciujung
PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Pasal 9 Ayat 2 Kajian belum dilakukan untuk menetapkan kelas air.
PP RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Pasal 64 Ayat 2 Pencemaran di Sungai Ciujung. Pengamatan visual menunjukkan Sungai Ciujung berbau dan berwarna hitam pada musim kering.
Perda Provinsi Banten No. 51 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan
Bab 2 Ayat 2 Tidak diberlakukan ke semua industri yang ada di sepanjang Sungai Ciujung.
3. Pusat UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Pasal 28 Ayat 1 Belum ada peruntukan air atau penetapan kelas air Sungai Ciujung.
PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Pasal 9 Ayat 1 Belum ada penetapan kelas air untuk Sungai Ciujung sampai dengan saat audit dilakukan.
Pasal 9 Ayat 3 Tidak ada diremukan surat pengantar.
Pasal 10 Sudah ada baku mutu untuk sungai secara nasional berdasarkan PP 82 Tahun 2001, tetapi secara local untuk Sungai Ciujung belum ditetapkan, karena belum ada penetapan kelas airnya.
Pasal 11 Ayat 1 dan 2 Belum  ada baku mutu untuk Sungai Ciujung  karena penetapan kelas air untuk Sungai Ciujung belum dilakukan karena ada keraguan apakah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat yang menetapkan kelas air.
Pasal 11 Ayat 3 KepMenLH No. 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian untuk Menetapkan Kelas Air dan KepMenLH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
Pasal 23 Ayat 1 Belum ditetapkan daya tampung pencemaran.
Pasal 23 Ayat 2 Belum ditetapkan daya tampung pencemaran 5 tahunan.
Pasal 55 Hasil analisa Sungai Ciujung yang dilakukan saat audit.
PP RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Pasal 64 Ayat 2 Pencemaran di Sungai Ciujung. Pengamatan visual menunjukkan Sungai Ciujung berbau dan berwarna hitam pada musim kering.
KepMenLH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
Pasal 2 dan 4 Belum ada (sejak ditetapkannya peraturan ini, belum ada laporan mengenai penetapan status mutu air Sungai Ciujung).

Jika terjadi pencemaran seperti saat ini, artinya ada yang tidak sesuai dengan kajian dan rencana pengelolaannya. Ini mengindikasikan bahwa ada yang tidak benar dalam pemberian izin atau pelaksanaannya.  Pihak pemberi izin dan pelaku usahalah yang harus bertanggung jawab. Agar masyarakat tidak semakin dirugikan.

Gambar: http://makalahplus.blogspot.com/2013/08/Penegakan-Hukum-Terhadap-Pelaku-Pencemaran-Lingkungan-Hidup.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,765 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>