Don't miss

Akses Informasi untuk Keadilan Publik Harus Diperjuangkan

By on December 20, 2013

Diskusi Keterbukaan Informasi Publik dan Open Data Forum Indonesia 2014JAKARTA—Pemanfaatan akses terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diharapkan dapat membuat kinerja dari Badan Publik bisa maksimal tanpa adanya kecurangan-kecurangan seperti korupsi yang marak terjadi di Indonesia. UU No. 26 tahun 2007 dalam prinsipnya berisi tentang akses terhadap keterbukaan informasi, namun dalam praktiknya penggunaan UU tersebut kurang efektif. Inisiatif terhadap pemanfaatan teknologi informasi untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hanya menjadi wacana tanpa ada realisasi yang jelas.

Yayasan Tifa bekerjasama dengan MediaLink mengadakan diskusi mengenai “Peluncuran Laporan Hasil Inisiatif Akses Informasi untuk Akses pada Keadilan di Jawa Tengah dan Peluncuran Jaringan Open Data Forum Indonesia” pada (13/12/13) di Hotel Millennium, Jl. H. Fahrudin No. 3 Jakarta Pusat. Diskusi tersebut merupakan salah satu diskusi yang digelar untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati pada tanggal 10 Desember. Akses terhadap Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia.

Pada diskusi di Hotel Millennium tersebut dijelaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan hal yang awam bagi masyarakat Indonesia. Hal ini membuat masyarakat menjadi apatis, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemateri, Heni S. Widyaningsih, yang berasal dari Komisioner Komisi Informasi Pusat.

“Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik terkendala di daerah. Masyarakat dianggap terlalu apatis. Terdapat satu contoh kasus di Medan, seorang mahasiswa menanyakan keterbukaan informasi mengenai rektor yang meminta dana rektor untuk keluar negeri. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diberi informasi tersebut, bahkan diintimidasi sampai dengan skripsinya dipersulit dan tidak diluluskan,” tutur Ibu heni, wakil dari  Komisioner Komisi Informasi Pusat.

Widodo (Peneliti untuk Impact Assesment Inisiatif LBH Semarang) justru berkomentar bahwa masyarakat pun memiliki antusiasme terhadap kebutuhan informasi mereka.

“Pada saat melakukan penelitian, tidak hanya saya yang melakukan penelitian, tetapi warga Pati secara antusias bertanya dan berdiskusi dengan saya ketika mereka mengetahui saya adalah dosen Fakultas Hukum. Misalnya untuk kasus semen gresik,” ujar Widodo.

Meskipun demikian Ibu Heni menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menjadi pemohon yang baik, karena selama ini yang aktif meminta informasi adalah LSM, bukan masyarakat sendiri. Selain itu beliau juga mengungkapkan seharusnya ada respon positif dari Badan Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pada diskusi tersebut membahas sebuah usulan baru yang patut untuk dipertimbangkan, yaitu merevisi UU KIP yang seharusnya tidak hanya berlaku untuk badan publik, melainkan juga untuk pihak swasta. *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,818 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>