Don't miss

BPJS Sebut Jaminan Kesehatan Hak Warga Negara

By on November 2, 2015

Loka Latih Data Kepesertaan PBI dan Pemantauan Layanan JKN di Wonosobo

Badan Penyelenggera Jaminan Kesehatan (BPJS) cabang Wonosobo menegaskan masyarakat berhak menerima Jaminan kesehatan karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia.  Pemerintah kemudian merealisasikan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni BPJS.

“Dalam UU disebutkan setiap warga negara Indonesia berhak atas pelayanan kesehatan. Yang pada akhirnya pada 1 Januari pemerintah membuat sistem JKN. Maka muncullah program BPJS yang difungsikan untuk mengelola kesehatan seluruh masyarakat,” kata Koordinator BPJS Wonosobo Prasetya Anangbaja pada Loka Latih Data Kepesertaan PBI dan Pemantauan Layanan JKN yang diselenggarakan oleh MediaLink, di desa Keseneng, Wonosobo, Jawa Tengah, Oktober kemarin.

Selain itu, Prasetya mengungkapkan bahwa JKN diperlukan untuk mengantisipasi pendanaan dan tindak cepat apabila masyarakat mengalami sakit secara tiba-tiba.

Kenapa sih kita Perlu Jaminan Kesehatan? Kita memerlukannya karena kita (masyarakat) tidak tahu pasti kapan sakit, kapan siap menghadapinya,” jelas pria yang mengaku kantor operasionalnya terletak di depan Polres Wonosobo itu.

Dia juga menerangkan bahwa kepersertaan jaminan kesehatan terdapat dua kelompok. Pertama Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang fokus kepada orang miskin. Kedua, kepesertaan kategori bukan PBI JK ada pekerja penerima upah (PNS, TNI, Polri, Pejabata Negara), Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja.

“Penerima iuran PBI JK sebesar Rp 19.225,- per jiwa untuk kelas III,” terangnya.

Seperti diketahui MediaLink menyelenggarakan Loka Latih tersebut dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Diantaranya ada Mujtaba Hamdi (MediaLink), Khayat Zaenal (Infest), Darwanto (IBC), Febri Hendri (ICW). Sedangkan untuk peserta berjumlah lima besar orang perwakilan warga desa Keseneng dan Lengkong, Wonosobo, Jawa Tengan.

Kegiatan itu bertujuan agar masyarakat mampu memverifikasi data kepesertaan PBI berdasarkan data eksisting kepesertaan PBI dengan Kesejahteraan Desa. Serta, masyarakat mampu melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap sistem pelayanan dalam mekanisme JKN.

 

Baca juga:

Perbedaan JKN dan Asuransi Komersial
Jaminan Kesehatan, Apakah Perlu?
Menerima Perlakuan Berbeda, Penerima BPJS Minta Oknum Ditindak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,765 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>