Don't miss

Capaian Kinerja Bupati Kebumen Periode 2010-2015

By on February 21, 2015

kang hariOleh: Hariyanto (Direktur K3D Kebumen)

Di saat gemuruh pemilihan Bupati Kebumen Periode 2015-2020 kian riuh dengan munculnya banyak kandidat, ada baiknya kita melakukan refleksi lima tahun ke belakang. Bukan hendak mencari kelemahan Bupati Kebumen Periode 2010-2015 H. Buyar Winarso, SE, melainkan sekadar mencoba memahami karakter pembangunan di Kebumen selama 5 tahun terakhir ini. Pro kontra atas keberhasilan dan ketidakberhasilan pembangunan di bidang tertentu selalu ada. Harapannya, agar para kandidat Bupati dalam merumuskan visi-misinya nanti, mempunyai benang merah dengan capaian kinerja bupati sebelumnya.

Secara kasat mata bisa kita lihat selama 5 tahun ini, Pemkab Kebumen banyak membangun infrastruktur daerah seperti: pasar, gedung perkantoran, jalan, jembatan, pariwisata dan pembangunan fisik serta infrastruktur lainnya. Selama kurun waktu tersebut pembangunan Kabupaten Kebumen tampak fokus sekali pada masalah fisik dan infrastruktur, sehingga bisa dikatakan telah menjadi karakter pembangunan.

Ada baiknya pembangunan yang terfokus dan berkarakter daripada hanya menjalankan APBD saja, tanpa ada prioritas. Selain itu, pembangunan berkarakter fisik dan infrastruktur juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kebumen walau tidak secara langsung. Seperti pasar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi pedagang dan menjadi pusat perekonomian, pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah, jalan untuk kenyamanan dan kelancaran aktivitas perekonomian, gedung perkantoran untuk peningkatan dan perbaikan pelayanan publik dan sebagainya.

Namun di sisi lain, karakter pembangunan tersebut memperlambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Indikator yang akrab di telinga kita dan menjadi buah bibir dimana-mana adalah Kebumen merupakan daerah termiskin ke-2 di Jawa Tengah sejak tahun 2012 hingga sekarang. Sebelumnya Kebumen menduduki peringkat ke-3. Walaupun terjadi pro kontra terhadap indikator yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS) dan akses informasi bagi masyarakat untuk membuktikan predikat itu juga sulit didapat, masyarakat Kebumen dipaksa menerima predikat BPS tersebut.

Peningkatan
Kurang bijak kalau hanya mengangkat masalah predikat termiskin ke-2 se Jawa Tengah, tanpa mencapat beberbagai peningkatan lainnya selama lima tahun ini. Beberapa peningkatan itu antara lain, APBD pada tahun 2010 baru mencapai Rp1,06 triliun pada tahun 2015 sudah mencapai Rp2,03 triliun. Hal ini tidak lepas dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp60 miliar dari total pendapatan daerah sebesar Rp991 miliar (2010), menjadi Rp173 miliar dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,97 triliun (2015).

Peningkatan juga terjadi pada beberapa indikator makro, seperti indeks pembangunan manusia (IPM), dari 71,12% pada tahun 2010 menjadi 72,25% pada tahun 2015. Rata-rata lama sekolah, yaitu akumulasi lama seseorang bersekolah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi juga meningkat. Pada tahun 2010 rata-rata sekolah selama 6,87 tahun, meningkat menjadi 6,93 tahun (2013). Selanjutnya angka melek huruf dari 90,74% (2010) menjadi 91,78% (2013). Bahkan kesejahteraan masyarakat mestinya juga meningkat karena menurunnya tingkat kemiskinan dari 22,70% (2010) menjadi 19,58% (2014). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kebumen juga meningkat sedikit, dari semula 4,15% (2010) menjadi 4,20% (2013).

Dalam aspek kesehatan, usia harapan hidup warga Kebumen mencapai 70,45%. Jadi perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas adalah sampati dengan umur 70-71 tahun. Selama kurun waktu lima tahun ini, juga ada peningkatkan derajat dan pelayanan kesehatan, antara lain peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap sebanyak 10 unit, pembangunan 27 unit Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), peningkatan rumah sakit tipe B dan pembangunan rumah sakit tipe C di Kecamatan Prembun dan pembangunan Unit Pengobatan Penyakit Paru, guna memberikan pelayanan khusus bagi penderita penyakit paru-paru.

Jika semua peningkatan tersebut ternyata belum mampu memperbaiki kondisi kemiskinan/kesejahteraan masyarakat Kebumen secara langsung dalam konteks indikator kemiskinan yang dirumuskan BPS, maka target peningkatannya perlu dinaikkan lagi. Meskipun demikian, prestasi Pemkab Kebumen selama 5 tahun ini layak untuk mendapat apresiasi. Jika ke depan, nominal APBD mengalami peningkatan setiap tahunnya, bukan tidak mungkin target peningkatan yang lebih besar dalam berbagai aspek kesejahteraan masyarakat juga bisa dicapai.

Program kesejahteraan masyarakat
Nyaris, semua bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat (desa) adalah program nasional seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Beras untuk rumah tangga miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bedah Rumah, dan sebagainya. Dari sekian banyaknya program dan bantuan, yang kemudian menjadi pertanyaan, mengapa persoalan kesejahteraan dan kemiskinan mengalami stagnanasi? Seolah program dan bantuan tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Salah satu sebabnya adalah, karena pemerintah daerah (apalagi pemerintah desa) hanya sebagai pelaksana dan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tak jarang mereka pasrah saja terhadap data penerima program/bantuan yang disusun Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini hanya ada dan berkedudukan di Jakarta.

Salahkah kondisi demikian? Data penerima bantuan berada secara terpadu berada di pusat? Bukan persoalan salah dan benar. Tetapi, persoalan pembagian peran antara pusat, daerah dan desa yang tidak jelas dalam program yang bersifat nasional tersebut.
Dibutuhkan keberanian, kreativitas dalam mengelola APBD sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kebumen. Tidak hanya mendukung program-program dari pusat, tetapi melalui APBD bisa membuat program secara mandiri. Hal ini yang belum dilakukan sehingga masih banyak persoalan yg belum tersentuh selama lima tahun terakhir.

Tantangan ke depan
Dari keadaan secara makro tersebut, maka titik berat Kebumen ke depan perlu perubahan karakter pembangunan. Selama lima tahun mendatang, kondisi fisik daerah seperti pasar dan gedung perkantoran dalam tidak akan dibangun lagi. Pembangunan yang terfokus pada kesejahteraan masyarakat harus diprioritaskan sehingga menjadi karakter pembangunan. Banyak pakar berpendapat, karakter pembangunan daerah juga tergantung pada karakter pemimpin atau Bupatinya. Tetapi tak dapat dipungkiri, bahwa bupati juga mempunyai orang-orang di sekelilingnya yang berperan membantu dalam memberikan masukan, saran, dan pertimbangan, sebelum bupati membuat kebijakan daerah.

Diperlukan bupati yang berani dan kreatif, sehingga nantinya tidak hanya menjalankan rutinitas siklus perencanaan penganggaran APBD dan program-program dari pusat saja, melainkan memiliki keberanian untuk melakukan beberapa hal besar.

Pertama, memperkuat program-program untuk kesejahetraan masyarakat yang sudah ada di pusat (APBN) dan provinsi (APBD provinsi) melalui APBD Kabupaten. Sehingga bisa dipastikan bahwa program dari pusat itu sampai dan di rasakan langsung oleh warga masyarakat. Sedangkan pembangunan fisik berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, inisiasi program kesejahteraan masyarakat melalui APBD Kabupaten yang belum tersentuh APBN dan APBD Provinsi. Karena bupati lebih memahami keadaan dan kondisi daerahnya sendiri. Inisiasi ini juga semakin memperkuat dan mempercepat program-program nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Ketiga, memastikan jajaran pemerintah desa melalui APBDesa untuk menfokuskan anggarannya lebih besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukan sekadar memperhatikan persoalan fisik dan infrastruktur saja. Dana desa yang mulai tahun 2015, jauh lebih besar daripada sebelumnya, sebagai realisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memungkinkan untuk semakin cepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program yg didanai dari APB Desa.

Keempat, memastikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menfokuskan dan mensinergikan program dan kegiatannya dengan program pemerintah desa, sehingga pembangunan daerah dan desa bisa terfokus dan berkesinambungan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kelak terwujud kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri untuk menjaga kondisi sejahtera mereka. Semoga.

Penulis adalah Direktur Program Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Kebumen

sumber: Kebumen Ekspres, Sabtu, 21 Februari 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,781 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>