Don't miss

Embrio Lahirnya Kembali Sistem Sentralistik Orde Baru

By on April 15, 2016

ke 15 (Menyoal UU No. 23/2014 dari Perspektif Pendidikan).

Oleh: Hariyanto (K3D Kebumen)

Buah reformasi memang luar biasa. Salah satunya adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah direvisi beberapa kali. Sesuai dengan undang-undang otonomi daerah ini, pemerintah pusat menyerahkan beberapa urusan ke daerah tingkat dua (kabupaten/kota) yang salah satunya adalah urusan pendidikan minus pendidikan tinggi dan pendidikan di bawah Kemenag.

Setelah otonomi pendidikan berjalan lebih kurang 15 tahun, dunia pendidikan di Indonesia menjadi pelangi karena daerah dengan kewenangannya mewarnai pendidikan tergantung selera pemerintah daerah. Tanpa disadari otonomi pendidikan memberi ruang munculnya hidden kurikulum negatif dalam bentuk egosentris daerah yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Yang paling mengagumkan adalah ketika kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat daerah kurang sesuai bahkan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di akhir era SBY, menjadi kado istimewa di Hari Guru dan kalangan insan pendidikan di Indonesia. Adanya undang-undang ini menjadi awal melangkah untuk kembali menata ulang manajemen pendidikan Indonesia. Artinya adanya UU ini membawa beberapa konsekuensi terhadap dunia pendidikan Indonesia yaitu pertama, pendidikan kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini nampak jelas dalam lampiran matrik pembagian kewenangan. Di dalam matrik nampak dengan jelas bahwa pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Makna lebih dalam yang dapat ditangkap adalah urusan pendidikan menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan.

Adanya penarikan kewenangan pendidikan menjadi kewenangan pemerintah pusat dikuatkan dengan penjelasan di akhir undang-undang ini. Pada paragraf pertama di dalam penjelasan penutup undang-undang ini menyatakan bahwa urusan pendidikan, manajemen pendidikan, akreditasi sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam penjelasan UU ini, secara nyata juga disebutkan bahwa pada awalnya otonomi pendidikan itu seharusnya terletak di satuan jenjang pendidikan sesuai dengan ruh manajemen berbasis sekolah. Tetapi di dalam perjalanannya ternyata konsep ini tidak berjalan. Demikian juga dengan paragraf terakhir penjelasan undang-undang ini yang menegaskan bahwa urusan pendidikan termasuk tenaga pendidik dan kependidikan menjadi urusan pemerintah pusat. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan dari undang-undang ini dapat dikatakan bahwa otonomi pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, birokrasi yang efektif. Idealnya otonomi daerah merupakan ajang kreativitas daerah karena daerah diberi keleluasaan dan kewenangan untuk melaksanakan sistem pendidikan di daerah. Apakah itu memetakaan standar pendidikan daerah, pembiayaan, manajemen pendidikan daerah termasuk manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, dll.
Untuk menjalankan kewenangan daerah dan agar tidak keluar dari sistem pendidikan nasional, pemerintah pusat mengeluarkan berbagai bentuk aturan/regulasi baik dalam bentuk peraturan menteri dan petunjuk teknis pelaksanaan sebagai panduan. Akan tetap di dalam perjalanannya, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ternyata banyak yang tidak sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Hal ini terlihat pada sistem rekrutmen kepala sekolah maupun rekrutmen pengawas sekolah yang tidak sesuai dengan pedoman/panduan yang diberikan.

Masalah sertifikasi guru yang selalu bermasalah dan menjadi masalah karena harus singgah terlebih dahulu di daerah. Masalah pindah atau mutasi guru antar daerah yang cukup ruwet dan berbelit-belit karena harus singgah dahulu di birokrasi daerah baik birokrasi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota tetapi kurang atau tidak tercatat pergerakannya di Badan Kepegawaian Negara. Adanya fenomena ini menjadikan birokrasi dan manajemen pendidikan tidak efektif, justru menambah panjang mata rantai birokrasi pendidikan.

Oleh karena itu keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 ini diharapkan mampu memotong mata rantai birokrasi yang panjang karena sistem berjalan dalam satu pintu yaitu bidang pendidikan. Dengan bantuan atau memanfaatkan IT atau teknologi informasi, bisa dibangun sebuah sistem yang sangat efektif dan memudahkan pelaksanaan proses birokrasi sekaligus proses kontrol terhadap pelaksanaan birokrasi.

Ketiga, rekonsentrasi sistem pengelolaan pendidikan nasional. Keluarnya undang-undang ini menandakan adanya rekonsentrasi pemerintahan. Artinya undang-undang ini mengembalikan kekuasaan pendidikan dasar dan menengah dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hal ini biasa terjadi karena otonomi di Indonesia berbeda dengan otonomi di negara serikat atau serikat negara. Pada otonomi Indonesia, kewenangan kekuasaan berasal dari pemerintah pusat yang diberikan ke pemerintah daerah, bukan berasal dari pemerintah daerah. Oleh karena itu merupakan hal biasa ketika pemerintah pusat menarik kembali kewenangan pendidikan dari pemerintah daerah.

Keluarnya undang-undang ini membawa harapan di kalangan dunia pendidikan. Terlepas dari pro-kontra apakah pendidikan menjadi urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Setidaknya dengan adanya undang-undang ini menjadi pembawa harapan baru (PHB), bukan pemberi harapan palsu (PHP) bagi insan pendidikan. Harapan-harapan baru itu seperti pertama, pendidikan kembali menjadi perekat nasional dan rasa nasional.

Secara hakekatnya pendidikan ini merupakan ajang menyatukan Indonesia yang sangat beragam. Meminjam pandangan Anis Baswedan, bahwa pendidikan itu ibaratkan selembar kain yang benangnya berwana-warni. Meskipun benang berwarna-warni tetapi tetap dalam satu kesatuan tenunan yaitu selembar kain yang indah. Bila satu benang tercabut dari tenunan kain maka kain akan cacat atau rusak. Pelangi bisa dikatakan indah bila kesemua warna pelangi menyatu dalam satu kesatuan garis pelangi. Demikian juga halnya dengan pendidikan. Meskipun tiap-tiap daerah beragam dan berbeda secara sosial budaya, tetapi pendidikan yang akan merekatkan perbedaan-perbedaan di Indonesia. Pendidikan yang akan menyatukan dan menyatukan Indonesia. Hal ini sejalan dengan sistem pendidikan yang dibangun di Indonesia yaitu sistem pendidikan nasional, undang-undang pendidikan nasional, ujian-ujian nasional dan seragam-seragam nasional.
Kedua, kesamaan pelayanan terhadap pendidikan. Pernyataan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah di teks berjalan di salah satu TV swasta nasional menyebutkan bahwa hampir 70 % sarana pendidikan di Indonesia rusak. Rusaknya sarana pendidikan ini berdampak pada pelayanan pendidikan. Rusaknya sarana pendidikan ini tidak lepas dari tingkat perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan.

Ada daerah yang benar-benar fokus dengan pendidikan sehingga memberi perhatian yang sangat serius. Ada daerah yang menjadikan pendidikan nomor sekian. Tetapi ada juga daerah yang menjadikan pendidikan sebagai alat politik di tingkat lokal untuk mencapai tujuan-tujuan politik lokal. Adanya fenomena ini menandakan bahwa pendidikan yang dibangun dalam sistem pendidikan nasional dengan satu undang-undang sistem pendidikan nasional justru pada tingkat pelayanan di daerah sangat berbeda-beda. Artinya selama otonomi pendidikan, terjadi keberagaman pelayanan pendidikan di tiap daerah. Oleh karena itu, dengan kembalinya pengelolaan pendidikan ke pemerintah pusat dapat memberikan kesamaan pelayanan terhadap pendidikan di seluruh Indonesia.

Ketiga, pendidikan tidak lagi direcoki oleh kepentingan politik dan kepentingan lainnya. Dengan kembalinya pendidikan menjadi kewenangan pemerintah pusat maka pendidikan tidak lagi menjadi ajang politik lokal. Cukup sudah bangsa ini bereksperimen dalam bidang politik. Khusus untuk pendidikan jangan lagi mencoba-coba untuk melakukan eksperimen-eksperimen politik karena selama otonomi pendidikan, pendidikan telah jauh terseret dalam gelombang samudera dan ombak politik lokal. Pendidikan memang butuh kebijakan politik tetapi bukan ajang untuk politik praktis dan dipolitisir atau kepentingan politik tertentu.

Kepentingan pendidikan hanya satu yaitu menyiapkan tunas-tunas muda bangsa untuk menghadapi kehidupan ke depan. Pendidikan ditujukan untuk membekali generasi muda menjadi generasi yang tangguh secara religius, psikologis dan fisik serta berjiwa nasionalis sehingga mampu menghadapi perubahan-perubahan dunia.

Dengan demikian, keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, membawa perubahan luar biasa pada dunia pendidikan. Hal ini sejalan dengan hukum besi perubahan Louwer (1985), bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Berganti rezim berkuasa maka berganti pula sistem atau caranya. Sepanjang perubahan tersebut membawa kebaikan mengapa tidak diterima dan disyukuri. (*)

HARIYANTO
KETUA K 3 D KEBUMEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,765 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>