Don't miss

Implementasi PPID di Kebumen

By on November 23, 2013

kpidASIK KEBUMEN – Sebelum masuk membicarakan Kebumen dalam menyikapi UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik), dan bagaimana implementasinya sesuai dengan perintah UU tersebut, sekilas tentang pentingnya bagian apa saja yang semestinya di peroleh masyarakat terhadap dokumen publik. Secara sederhana, dokumen publik merupakan dokumen atau informasi yang masyarakat berhak tahu, karena memang dalam proses penyusunan kebijakan, masyarakat sebagai subyek sekaligus sasaran dalam pemenuhan hak dasar setiap individu warga negara Indonesia.

Mengapa pemerintah daerah harus terbuka?

 Adalah Hak warga negara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh UUD 1945, tercantum pada pasal 28 (f): “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah badan atau sektor publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada sektor atau badan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengertian informasi, informasi publik, dan badan publik yang tercantum pada pasal 1 dan Bab I dari UU KIP tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
  2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik diatur dalam Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

  1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
  2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
  3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik diatur dalam pasal 9 ayat 2, yaitu:

  1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Penyajian informasi publik adalah yang bersifat serta merta dan setiap saat. Pasal 10 menyatakan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat diatur dalam Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

  1. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  8. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan publik yang juga harus mematuhi UU KIP tesrebut di atas, dan diatur tersendiri pada Pasal 14. Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam UndangUndang ini adalah:

  1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
  2. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
  3. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
  4. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
  5. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
  6. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
  7. Kasus hukum yang berdasarkan UndangUndang terbuka sebagai Informasi Publik;
  8. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
  9. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
  10. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
  11. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
  12. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
  13. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
  14. Informasi lain yang ditentukan oleh UndangUndang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Transparansi Anggaran

Di Kebumen, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) 2013 ini mengapresiasi cara Pemkab Kebumen dalam mengelola dan menyampaikan informasi anggarannya kepada publik. Adalah kabupaten terbaik pertama di Jateng. Penilaian ini diberikan karena Pemkab Kebumen dianggap telah menyampaikan informasi mengenai anggarannya secara gamblang. Instruksi Kementerian Dalam Negeri tahun 2012 Nomor 188.52/1767/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, Pemda diharuskan menyediakan satu kanal khusus yakni Transparansi Pengelolaan Anggaran yang didalamnya mempublikasikan 12 dokumen anggaran.“Yang dilakukan Pemkab Kebumen, seperti APBD murni, APBD perubahan, Laporan Realisasi Anggaran, semuanya dipublikasikan. Baik lewat media massa maupun melalui website Kebumenkab.go.id.

Kondisi demikian, adakah dan bagaimana keterkaitannya dengan implementasi PPID seperti yang di amanahkan dalam UU KIP No 14 tahun 2008? Item yang mestinya ada, sudahkah terpenuhi?

Mengenai penilaian, Komunitas Informasi Pojok JKN, rasanya kurang etis jika melakukan hal itu karena posisi komunitas bukanlah seperti Komisi Informasi Propinsi. Komunitas hanya bisa melihat dengan kasat mata, wujud informasi yang di publikasian, media apa saja di daerah dan bagaimana sektor SKPD/badan, institusi kesehatan dalam mempublikasikan informasinya? Sudahkah informasi bersifat serta merta, tersedia setiap saat, ataukah, warga masyarakat harus aktif bertanya sesuai kebutuhan?Komunitas Informasi Pojok JKN di 2013/2014 ini juga membantu pemerintah sekaligus membantu masyarakat. membantu pemerintah dalam hal percepatan publikasi informasi, dalam hal ini informasis ektor kesehetan, persiapan pemerintah Kebumen dalam menghadapi era BPJS/JKN 2014. Membantu warga, dalam memperoleh informasi tentang Jaminan Kesehatan di Kebumen, maupun secara umum di Indonesia. umumnya yang dilakukan komunitas adalah publikasi tentang regulasi/peraturan tentang Jaminan Kesehatan, hak dan kewajiban warga dalam menjadi peserta BPJS Kesehatan 2014.

Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng saat ini sedang menilai transparansi penyelenggaraan pemerintahan untuk pemkab /pemkot se-Jateng selama 2013. Hasil penilaian itu akan disusun dalam bentuk daftar peringkat 35 badan publik kabupaten/kota dan diumumkan pada 13 Desember mendatang. (seperti di muat dalam website KIP Jateng). Kita lihat seperti apa Kebumen. Pada sektor kesehatan, khsususnya dalam menyambut era BPJS 2014, adakah klasifikasi penilaian KIP Provinsi? Kita tunggu saja. kalau tidak ada klasisifikasi khusus keterbukaan di sektor kesehatan, rasanya tidak berlebihan jika komunitas melakukan analisas dan penilain tersendiri.

Media Publikasi Informasi Pemkab Kebumen

Yang bisa di lihat dengan kasat mata, wujud implementasi PPID di Kebumen adalah, Website kebumenkab, Ratih TV, Radio In FM, website SKPD/Dinas/Badan. Apakah media ini sudah menyediakan publikasi informasi yang bersifat serta merta dan tanpa di minta? Ukurannya seperti telah di sebut di atas, informasi apa saja yang mestinya tersedia. Namun demikian, kita juga patut menanyakan langsung kepada dinas terkait mengenai informasi yang belum tercover dalam publikasi media Pemkab Kebumen tersebut. Karena harus di sadari, bahwa informasi publik sangatlah banyak, selalu update, bertambahs etiap waktu sesuai siklus program dan anggaran. Sedangkan media publikasi, di batasi oleh ruang dan waktu. Sehingga, informasi yang bersifat update, terbaru, penting mendesak, tak ada salahnya bertanya langsung. Baik secara lisan maupun tertulis.

Meminta Informasi di RSUD

Meminta Informasi di RSUD

Di September 2013, komunitas mempraktekkan permintaan informasi secara formal dengan kertas tertulis dalam acara Roadshow komunitas ke institusi publik kesehatan di antaranya adalah Puskesmas, Dinas Kesehatan, PT ASKES dan RSUD Kebumen. Secara tehnis, tidak ada kendala. Permintaan informasi di jawab sesuai yang di minta yaitu dokumen print out, beberapa juga dokumen dalam bentuk file pada permintaan informasi selanjutnya. Informasi yang di minta, di asumsikan belum/tidak di publikasikan di media-media publikasi Pemda tersebut di atas, karena berbagai macam alasan. Walaupun, sah-sah saja, bahwa publikasi informasi mestinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Kebumen dalam merespon UU KIP

Sebagaimana  kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan  telah berlaku efektif tanggal 30 April 2010.  Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008, menegaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP ini diundangkan. PP itu sendiri diundangkan pada 20 Agustus 2010 sehingga PPID mestinya harus sudah  ditunjuk selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2011.

Pemda Kebumen merespon  dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kebumen Nomor: 050/385/KEP/20101 Mei 2010. Ini bisa di lihat dalam dokumen ppid_kab_se_indonesia, kementerian dalam negeri. Namun, itu baru di wilayah kementerian.

Di tingkat Kabupaten, Bupati Kebumen telah mengeluarkan SK No : 487.231, Tanggal 2 Agustus 2010 tentang PPID, 3 bulan sesudah UU KIP di nyataka berlaku efektif pada 20 April 2010. Download; ppid-prov-kab-kota

One comment on “Implementasi PPID di Kebumen

  1. Mantapssssss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4,051 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>