Don't miss

Informasi Publik: Milik Publik, Bukan Keluarga Pejabat

By on May 20, 2013

Private public

Porong, Sidoarjo (03/2013) — Informasi mengenai jaminan kesehatan itu kategori milik publik, bukan sekadar diedarkan untuk keluarga pejabat saja. Begitu kira-kira amanat undang-undang kita. Namun, kenyataannya, amanat undang-undang itu masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Mulyani, warga korban lumpur Lapindo dari desa Jatirejo Timur yang juga anggota Komunitas al-Rohmah, misalnya, bertanya mengenai bagaimana sebetulnya prosedur layanan kesehatan yang benar. Suatu saat pernah dia diharuskan menggunakan KB spiral, tapi tidak berani kalau pasang sendiri atau di Puskesmas. “Saya disuruh ke RSU Sidoarjo, tapi itu pun saya tak berani karena takut ribet. Pengalaman saya sebelumnya, waktu suami saya menderita sakit kanker ulu hati, RT dan lurah di daerah saya tak menghiraukan permintaan saya untuk dibuatkan SKTM,” tutur Mulyani.

Foto Informasi Publik

Mulyani dianggap oleh para aparat tak layak memperoleh SKTM. “Hanya karena saya memiliki sebuah sepeda motor butut di rumah,” ujarnya. Padahal, menurut Mulyani, kondisi keuangan rumah tangganya hancur. Pekerjaannya dan pekerjaan suami hilang. Ia juga tak kebagian jatah uang ganti rugi dari asset ibunya (karena harus dibagi dengan saudara-saudara yang lain). “Harus mencicil kontrakan rumah, berhutang sana-sini untuk makan, biaya sekolah anak, cicilan rumah; belum lagi ditambah biaya pengobatan sakit kanker suami saya,” tuturnya.

Menurut Mulyani, RT dan lurah itu sama saja tidak pedulinya terhadap warganya. “Mereka hanya mau sosialisasi dan bantu warganya yang punya hubungan keluarga dengannya. Sedangkan orang kecil seperti saya ini apa dia mau urus? Akhirnya suami saya meninggal, akibat sakitnya tersebut,” lanjutnya.

Nasib Mulyani tidak selesai sampai di situ. Setahun kemudian, bapaknya juga meninggal akibat kanker kelenjar getah bening. Mulyani pun merasa lembaga publik itu pilih-pilih. “Saya trauma kalau mau berurusan dengan lembaga pemerintah untuk buat surat-surat rujukan atau pernyataan tidak mampu seperti itu,” ujarnya kesal sewaktu menceritakan pengalaman sebelumnya kesulitan berurusan dengan lembaga pemerintah dan lembaga kesehatan pada 28 Maret lalu.

Jika informasi publik disampaikan ke seluruh lapisan warga tanpa pandang bulu, tentu kejadian seperti yang dialami Mulyani tak seharusnya terjadi. Kita barangkali masih harus terus berjuang agar informasi beredar secara merata, tidak dibatas-batasi hanya untuk kalangan tertentu saja. *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4,104 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>