Don't miss

K3D KEBUMEN SOROTI DATA BAPPEDA

By on March 24, 2014

wealthKEBUMEN-Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Kebumen menyoroti angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang di sebut Bappeda Jawa Tengah menempati urutan tertinggi ke dua se-Jawa Tengah.

Menurut K3D, pendataan itu dapat valid apabila petugas di lapangan dan masyarakat mau jujur saat di lakukan pendataan. Kami juga turut hadir dalam acara yang di hadiri Kepala Bappeda Jawa Tengah tersebut. Kami merasa prihatin atas predikat yang di sandang kota Kebumen, nomor dua termiskin se Jawa Tengah, kata Hariyanto, Presidium K3D di ruang kerjanya, Jum’at (21/3).

 

Menurutnya, predikat tersebut sangat luar biasa. Dia membayangkan, dengan predikat itu, kondisi masyarakat benar-benar sangat terpuruk ekonominya. Gelandangan, pengemis, orang-orang terlantar dan tidak punya rumah ada di mana-mana. Berarti harus ada langkah cepat dan kongkrit dari pemerintah Kebumen untuk melakukan pembenahan. Namun, kalau data tersebut tidak valid, ini yang jadi persoalan. Berarti Kebumen telah tercoreng oleh ketidakakuratan pendataan. tentunya, otoritas yang membidangi harus bertanggungjawab, katanya.

 

Ia melanjutkan, kaya dan miksin itu suatu hal yang relatif. Sangat di butuhkan sekali kejujuran dari masyarakat saat di lakukan pendataan. pendataannya valid, tetapi masyarakatnya tidak jujur, pasti menjadikan data tidak valid juga, katanya. Terlebih kondisi masyarakat setiap saat berubah.

 

Sementara acuan data miskin sekarang, di dapat dari hasil pendataan yang dilakukan BPS sejak tahun 2005, 2008 dan 2011. Dari tahun 2011 sampai saat ini, tentu kondisi masyarakat sudah berubah. Mestinya saat ini juga sudah dilakukan pendataan kembali, pintanya.

 

Begitu juga acuan 14 indikator yang di gunakan dalam pendataan, seperti pertanyaan berapa kali anda makan buah dalam seminggu terakhir, pilihannya, tiga kali, empat sampai enam kali, hingga empat belas kali. Kalau masyarakat yang waktu seminggu itu ternyata tidak makan buah, padahal di garasi rumahnya ada mobil dan motor, tentu sangat tidak valid jika orang tersebut di katakan miskin. Ini yang menyebabkan pendataan selalu menimbulkan permasalahan masyarakat, katanya.

 

Pendataan Harus Libatkan Masyarakat

 

Hariyanto menambahkan, agar data tersebut bisa valid, kedepan pendataan yang di lakukan Badan Pusat Statistik (BPS) harus melibatkan beberapa unsur masyarakat setempat, mulai dari ketua RT, RW dan tokoh masyarakat. Sehingga tidak menjadi polemik terus di masyarakat.

 

Apalagi sekarang sudah membawa nama Kabupaten mendapat rangking termiskin nomer dua se-Jawa Tengah. Padahal melihat kondisi masyarakat Kebumen sekarang yang sehari-hari mengeluhkan masalah pangan hampir tidak ada. Kalaupun ada mungkin hanya hitungan jari saja. Kalau mengeluhkan kekurangan kendaraan karena harus berebut dengan istri, baik motor maupun mobil atau ingin memiliki rumah mewah banyak terjadi di masyarakat saat ini. Itu kondisi riil yang sekarang terjadi di masyarakat Kebumen, tuntasnya. (har)

 

Sumber: Berita Harian Kebumen Ekspress, Sabtu, 22 Maret 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4,051 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>