Don't miss

Komunitas Datangi BPJS Kesehatan Kebumen

By on May 12, 2014

Advokasi BPJS4ASIK KEBUMEN-Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen menemui Kepala Operasional BPJS Kesehatan Kebumen, Suwarto, SE MM, Jumat, 9 Mei 2014 di kantornya. Kedatangan Komunitas untuk menyampaikan hasil diskusi Komunitas sehari sebelumnya. Kegiatan ini juga merupakan Advokasi Pendampingan Pelayanan BPJS Kesehatan Sebagai Tindak Lanjut Pengaduan Warga yang di terima oleh Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen.

Beberapa hal yang di sampaikan diantaranya;

  1. Mengenai penggantian kartu Peserta Jamkesmas menjadi kartu BPJS Kesehatan, belum ada kejelasan kapan waktunya dan bagaimana sistem pembagiannya. Di masyarakat, ini sangat di tunggu-tunggu. Juga menjadi persoalan tersendiri dengan belum adanya penggantian kartu Jamkesmas dalam menggunakannya di fasilitas kesehatan. hal ini di sebabkan karena belum semua personal tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) paham akan sistem administrasi JKN/BPJS Kesehatan. di samping itu, peserta Jamkesmas masih banyak di bingungkan dengan status kepesertaanya dalam JKN.
  2. Keberlanjutan program Prolanis di Puskesmas. beberapa waktu yang lalu, Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen menandatangani MoU dengan Puskesmas Kebumen III, untuk bersama-sama melakukan Advokasi Pendampingan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Untuk Lansia di 4 desa dan 2 kelurahan di wilayah Puskesmas Kebumen III.
  3. Sinergitas isu nasional. Saat ini Kementerian Kesehatan RI sedang mengkampanyekan program Peduli Kesehatan Ibu melalui media sosial #SayangIbu. Program ini di mulai sejak 21 April 2014 sampai menjelang peringatan hari ibu 22 Desember 2014. Kementerian kesehatan berpendapat, setiap 1 jam, 2 ibu meninggal dunia, di dominasi karena sebab persalinan dan komplikasi persalinan. Di sana, warga tidak mampu, mendominasi kejadian kematian ibu melahirkan. Salah satu untuk mencegahnya adalah dengan melalui persalinan yang terjamin. Bagi warga tidak mampu, mestinya di tanggung pemerintah (BPJS Kesehatan). Dulu program ini bernama Jampersal. Namun karena persoalan administrasi yang beda dengan di berlakukannya BPJS Kesehatan, merugikan warga masyarakat miskin yang tidak terkover dalam Jamkesmas. Dulu, Jampersal siapa saja boleh menggunakannya asal sebelum proses kelahiran sudah di daftarkan sebagai peserta Jampersal, meskipun ia bukan peserta Jamkesmas. Proses persalinan di tanggung oleh pemerintah. Di era BPJS ini, kejadian di lapangan proses Jampersal ini terkendala tehnis dan kualitas penanganan persalinan di pertanyakan. Peserta Jampersal sekarang juga harus merupakan peserta BPJS kesehatan ketika menginginkan jaminan pendanaannya. Disamping itu, di lapangan, banyak terdengar keluhan dari bidan yang menangani ketika bicara tentang sistem klaim dan mekanismenya yang rumit dan panjang. Wilayah Kabupaten Kebumen, melalui K3D saat ini juga sedang bekerja sama dengan kementerian kesehatan melalui Halo Kemkes dan Sehat Negeriku untuk mengkampanyekan “Peduli Kesehatan Ibu” Melalui #SayangIbu pada media sosial seperti Web/blog, twitter, FB dan media sosial lainnya.

Menurut Hariyanto (Ketua Presidium K3D Kebumen) yang juga CO pendamping Komunitas, Kampanye #SayangIbu, mestinya tidak bisa di pisahkan dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagai contoh langkah konkrit pemerintah bisa menjadikan bidan sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama khusus pada pelayanan persalinan. Serta status bidan yang lebih jelas akan hak dan kewajibannya. Disamping itu, data peserta wanita hamil yang miskin/tidak mampu yang belum terkover dalam Jamkesmas semestinya menjadi peserta BPJS Kesehatan menjadi PBI, sehingga langkah untuk mencegah AKI (Angka Kematian Ibu) dan anak bisa di minimalisir bahkan di cegah dengan mendapat pelayanan persalinan yang dijamin.

Suwarto, Kepala Operasional BPJS Kesehatan Kebumen mengapresiasi ide gagasan dari Komunitas Informasi Pojok JKN. Sebelum menjawab berbagai masukan, Suwarto menyampaikan terima kasih atas eksistensi Komunitas yang menurutnya sangat membantu BPJS dalam publikasi informasi JKN dan sebagai tempat pengaduan warga.
Lebih lanjut, Suwarto menanggapi tentang kabar penggantian kartu Jamkesmas menjadi kartu BPJS Kesehatan. sampai saat ini, belum ada kabar dan interuksi bagaimana sistem penggantiannya dan distribusinya serta tehnis lainnya. Kami belum bisa menjawab pertanyaan dari Komunitas. Kalau memang nanti ada kabar, Komunitas akan kami beritahukan bahkan bekerjasama dalam hal distribusi kartu selama regulasinya memperbolehkan.

Dia melanjutkan tentang Prolanis. Merupakan program temporer dari BPJS Kesehatan. dimana program ini, akan menjaring dan mendata peserta dengan penyandang penyakit kronis, khususnya diabetes militus dan hipertensi. Tidak semua Puskesmas di ajak kerjasama, hanya yang mampu saja untuk menyelenggarakannya. BPJS memberikan waktu 6 kali kesempatan melalui kegiatan senam sehat yang di adakan 2 kali dalam sebulan. Selama 3 bulan ini, Puskesmas di harapkan mampu mendata warga desa/kelurahan di wilayahnya, warga dengan penyakit kronis. Jika kesempatan 6 kali atau 3 bulan tidak ada data Prolanis, akan di alihkan ke Puskesmas lainnya.

Jika terdapat data peserta Prolanis, kegiatan senam kesehatan bisa berlanjut, namun sifatnya temporer. Selama ada interuksi, kami akan menjalankan. Puskesmas akan merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat II, nanti akan di tangani oleh dokter spesialis, Selanjutnya, nanti akan mendapat perhatian khusus dari dokter spesialis beserta obat-obatanya sampai keadaan pasien normal kembali. Kemudian akan di rujuk kembali ke Puskesmas untuk kemudian pasien bisa mendapatkan obat di apotik yang di tunjuk. selanjutnya, peserta lebih mudah jika akan berobat kembali, cukup hanya di fasilitas kesehatan tingkat pertama, karena peserta sudah terdaftar dalam program Prolanis, tegas Suwarto.

Mengenai bidan yang menangani persalinan, memang prosedurnya cukup panjang dalam klaim pembiayaan. Kami akan menyampaikan ke cabang (Magelang) usulan dari Komunitas, bahwa bidan idealnya menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama khusus persalinan. Sehingga proses pengajuan klaim dan pencairannya bisa langsung ke bidan. Saat ini, proses klaim bidan itu di ajukan ke Dinas Kesehatan, baru ke BPJS operasional kabupaten, kemudian di ajukan ke BPJS Cabang Magelang, setelah itu turun ke dinas kesehatan kabupaten dan baru turun ke bidan. Satu persalinan, besaran klaim adalah 600 ribu rupiah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4,108 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>