Don't miss

Memahami Sistem Tarif BPJS Kesehatan

By on September 10, 2015

Ilustrasi_BPJS1

Buruknya Pelayanan BPJS Kesehatan

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah resmi berlaku pada 1 Januari 2014. Satu tahun program ini berjalan masih ditemui berbagai macam persoalan. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah buruknya pelayanan kesehatan. Penolakan oleh penyelenggara fasilitas kesehatan masih kerap terjadi. Seperti yang dialami oleh Ibu Ati warga Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, saat memeriksakan putranya di RSU Kecamatan Kramat Jati Tipe D.

Ketika dirinya datang bersama anaknya yang membutuhkan penanganan cepat, petugas administrasi Unit Gawat Darurat (UGD) tidak segera melayaninya, hingga saat Ibu Ati melakukan protes terhadap dokter, baru anaknya mendapat penanganan. Tiba saatnya pegambilan resep obat, ternyata Ibu Ati masih harus kecewa karena obat-obatan yang tersedia di apotek rumah sakit tidak lengkap, pihak RS beralasan bahwa stok obat kosong, sehingga Ibu Ati harus membeli sendiri obat yang dibutuhkan di apotek luar RS. Pengalaman Ibu Ati hanya sekelumit contoh bagaimana sistem Pelayanan Fasilitas Kesehatan dalam formasi BPJS Kesehatan masih belum terlaksana dengan optimal.

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana sebetulnya sistem pelayanan ini berjalan, perlu rasanya masyarakat mengerti sistem Tarif BPJS Kesehatan, karena sistem Tarif inilah yang mempengaruhi bagaimana pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.

Sistem Tarif BPJS Kesehatan

Sistem tarif BPJS Kesehatan diatur dalam Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan tersebut dapat terlihat bahwa BPJS Kesehatan menerapkan sistem tarif yang berbeda untuk Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

FKPT adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan yang bersifat non-spesialistik, seperti Puskesmas atau klinik pertama. Sementara FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik, seperti Rumah Sakit atau klinik utama. Untuk FKTP, diterapkan sistem tarif kapitasi dan non-kapitasi, sementara untuk FKRTL diterapkan sistem tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBG’s).

Sistem tarif kapitasi adalah sistem pembayaran klaim yang dibayar di muka setiap bulan kepada suatu fasilitas kesehatan, yang besarannya didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan tersebut, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah layanan kesehatan yang diberikan. Sementara, sistem tarif non-kapitasi adalah sistem pembayaran klaim yang didasarkan pada jenis dan jumlah layanan kesehatan yang diberikan. Adapun sistem INA-CBG’s adalah sistem pembayaran klaim secara paket, yang didasarkan pada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

Baik sistem tarif kapitasi maupun INA-CBG’s tergolong dalam sistem pembayaran prospektif, yaitu sistem pembayaran layanan kesehatan yang besarannya sudah ditetapkan sebelum layanan kesehatan diberikan. Sistem pembayaran alternatifnya adalah sistem pembayaran restropektif, yaitu sistem pembayaran layanan kesehatan setelah layanan diberikan dan didasarkan pada aktivitas layanan yang diberikan.

Meskipun ada sistem tarif non-kapitasi dalam BPJS Kesehatan, sistem ini sebenarnya hanya diterapkan pada FKTP yang memberikan layanan tertentu saja. Sistem tarif yang menjadi “aturan main” adalah sistem tarif prospektif. Sistem tarif prospektif menguntungkan BPJS Kesehatan karena membuat mereka memiliki kapasitas untuk mengontrol dan menekan biaya klaim.

Namun, sistem pembayaran prospektif menekan dunia fasilitas kesehatan yang memiliki kepentingan akumulasi laba. Mereka resisten terhadap upaya BPJS Kesehatan menggunakan fasilitas mereka dengan tarif rendah. Muncullah kontradiksi antara BPJS Kesehatan dengan dunia Fasilitas kesehatan.

Sebagian Rumah Sakit Swasta hanya mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk layanan tertentu saja, tidak sepenuhnya. Rumah Sakit Royal Trauma di Grogol, salah satu contohnya, hanya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Di tingkat Diskursus, muncul perdebatan tentang apakah tarif kapitasi dan INA-CBG’s membuat dunia fasilitas kesehatan Indonesia rugi atau Tidak. Efek lain dari kontradiksi ini, pelayanan yang diberikan kepada pasien BPJS pun seadanya, asal-asalan atau buruk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,781 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>