Don't miss

Membangun Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu & Penguatan Kelembagaan TKPKD Kebumen (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)

By on July 27, 2016

ke1Oleh: Hariyanto (K3D Kebumen)

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran pembangunan bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap II (tahun 2010-2014). Dengan target menurunkan tingkat kemiskinan nasional dari 14,1% di tahun 2009 ke 8-10% pada akhir tahun 2014 pemerintah menetapkan strategi dan program untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Presiden RI nomor 15 tahun 2010. Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu:

  1. Kelompok program berbasis individu/keluarga/rumah tangga, atau program Klaster 1, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program yang termasuk di Klaster 1 adalah program subsidi beras untuk rumah tangga berpenghasilan rendah (Program Raskin), program bantuan untuk siswa miskin (BSM), program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan program transfer tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH).
  2. Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, atau Program Klaster 2, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), termasuk PNPM Perkotaan, PNPM Pedesaan dan lain-lain.
  3. Kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, atau Program Klaster 3, yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang termasuk dalam kelompok ini.

Selain ketiga jenis program tersebut di atas, juga dilaksanakan sejumlah program penanggulangan kemiskinan lainnya yang juga bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan landasan Perpres nomor 15 tahun 2010, pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden RI untuk menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya. Sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diketuai oleh wakil kepala daerah untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai keputusan Tim Nasional. TNP2K memiliki lima agenda prioritas untuk jangka pendek-menengah, di antaranya adalah unifikasi sistem penargetan nasional. Sistem penargetan nasional adalah suatu sistem penetapan sasaran individu/keluarga/rumah tangga yang berhak mendapatkan program perlindungan/jaminan sosial dari pemerintah (pusat dan daerah).

Sejak tahun 1998, pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah program perlindungan sosial dengan sasaran penduduk miskin, antara lain Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain-lain. Suatu analisis yang dilakukan pada data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009 menunjukkan bahwa sistem penargetan program-program tersebut masih kurang efektif karena tingkat kesalahan inklusi dan kesalahan eksklusi yang cukup tinggi (Gambar 2). Hasil Susenas tahun 2009 tersebut juga mengindikasikan bahwa hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima manfaat sekaligus tiga program perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah saat itu yaitu Raskin, Jamkesmas dan BLT. Kurang efektifnya penargetan program-program tersebut disebabkan antara lain karena masing-masing penyelenggara program menggunakan basis-data yang berbeda beda untuk mengidentifikasi sasaran program. Pengalaman dari sejumlah negara2 menunjukkan bahwa keberadaan basis-data yang terpadu (unified database) yang dapat digunakan oleh banyak program untuk penargetan peserta/penerima manfaat program dapat meningkatkan secara signifikan efektifitas program-program perlindungan sosial yang dilaksanakan.

Di Kabupaten Kebumen, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) selama ini belum optimal dan maksimal dalam kinerjanya. Lembaga yg dipimpin oleh Wakil Bupati sebagai Ketua, belum dapat melakukan identifikasi sekaligus sinkronisasi dalam program penanggulangan kemiskinan daerah. Sangat diperlukan penguatan pada TKPKD secara kelembagaan.

Peningkatan Peran Dan Fungsi TKPKD Kebumen

TKPKD Kebumen pada hakekatnya merupakan wadah atau forum koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan sinergisitas, keterpaduan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah secara berkelanjutan. Berjalannya TKPK dapat menjadi indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan, termasuk khususnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Perlunya reposisi peran TKPKD dengan melakukan tahapan:

  1. Perlunya melakukan Review Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan disempurnakan disesuaikan dengan kebijakan dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Rancangan RPJMN 2015-2019 serta memperhatikan perkembangan isu strategis yang berkembang dalam masyarakat;
  2. Pengkajian Evaluasi dan Menyusun hasil best practices; Akuntabilitas Kinerja TKPK untuk menggambarkan dalam pemetaan masalah dan Penentuan Strategi Penguatan Akuntabilitas Kinerja TKPKD ke depan;
  3. Penataan Struktur Organisasi TKPKD yang terdiri dari Sekretariat, Kelompok Program (klaster) dan Kelompok Kerja untuk lebih adaptif dan responsif terhadap permasalahan sosial yang ada;
  4. Memposisikan TKPKD tetap bersifat netral, tidak digunakan sebagai instrumen penggalangan aparat dalam proses politik atau kepentingan lainnya yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
  5. Mempertegas posisi dan mekanisme kerja TKPKD di tengahtengah berbagai tim koordinasi yang dibentuk setiap proyek yang bersifat ad-hock dan menempatkan TKPK sebagai pengendali berbagai tim koordinasi di daerah yang cenderung sebagai lokomotif projek;
  6. Peningkatan kualitas hasil kerja TKPKD, diantaranya dalam penyusunan dokumen kebijakan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), mengintegrasikannya ke dalam RPJMD guna menjamin adanya dukungan pembiayaan APBD (dalam APBD Perubahan TKPKD mendapatkan dukungan dana sekitar 2 milyar).

Langkah Strategis Untuk Memperkuat Dan Mengoptimalkan Kelembagaan TKPKD

Lalu, langkah strategis apa yg harus dilakukan oleh daerah melalui bupati, agar TKPKD Kebumen bisa bekerja optimal dan maksimal. Hal yang perlu dilakukan antara lain;

  1. Bagi Daerah yang telah membentuk TKPKD agar bupati segera mempercepat proses SK Bupati untuk landasan hukum TKPKD bekerja, sekaligus mengoptimalkan peran TKPKD dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dan program pemberdayaan masyarakat lainnya yang diarahkan untuk kelompok sasaran masyarakat miskin;
  2. Bappeda (Sekretariat TKPKD) mengkoordinasikan tahap perencanaan, pengawasan dan pemantauan seluruh program penanggulangan kemiskinan, sedangkan BPMD mengkoordinasikan dalam tahap pelaksanaan dari seluruh program pemberdayaan masyarakat di masing-masing daerah dengan tidak mengambil alih pekerjaan SKPD yang telah berjalan selama ini namun mengawal pelibatan masyarakat sebagai subyek pembangunan.
  3. Mengalokasian anggaran dari APBD untuk kelembagaan dan operasionalisasi TKPK
  4. Agar Wakil Bupati Kebumen sebagai Ketua TKPKD segera mengambil langkah-langkah strategis, yaitu
  • Melakukan konsolidasi internal TKPKD guna meningkatkan kapasitas manajerial pengelolaan Sekretariat, memperkuat kelompok program dan kelompok kerja secara terkoordinasi
  • Mengembangkan rapat koordinasi dan rapat teknis operasional TKPK secara periodik
  • Segera menyusun dan melegalisasikan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk diintegrasikan ke dalam RPJMD
  • Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) secara berkala untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembina TKPK dengan tembusan kepada TNP2K untuk dapat dipantau secara instensif.

Pentingnya TKPKD Kebumen mempunyai alat ukur dalam melakukan pemantauan dan evaluasi program-program kemiskinan yang digunakan dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMPADU) Penanggulangan Kemiskinan yang handal, interaktif, dengan data yang lengkap dan terpercaya. Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMPADU) Penanggulangan Kemiskinan adalah salah satu alat untuk menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan. Aplikasi ini menyajikan sistem penyusunan data-data dasar dan program-program kemiskinan baik tingkat pusat maupun daerah. Tanpa adanya data yang akurat dan mutakhir seluruh proses perencanaan tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya secara tepat. Dengan demikian, penggunaan anggaran pembangunan khususnya untuk program penanggulangan kemiskinan akan menjadi efektif. Oleh sebab itu, diharapkan system ini dapat membantu dalam menunjang perencanaan pembangunan, tentunya dengan turut melibatkan berbagai stakeholders dengan membangun sistem koordinasi pendataan baik di tingkat kecamatan maupun desa.

PENULIS

HARIYANTO
Direktur K3D Kebumen
Praktisi Regulasi Nasional & Daerah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,765 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>