Don't miss

MENDESAK, ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

By on March 25, 2014

reformasi birokrasiKEBUMEN-Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah Kabupaten Kebumen harus menyusun Road Map reformasi birokrasi. Road Map ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sesuai ketentuan, masing-masing daerah harus menyusun Road Map atau peta jalan pelaksanaan reformasi birokrasi, ujar Presidium Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Kebumen, Hariyanto kepada Ekspress, kemarin.

Hariyanto mengatakan, selama ini Pemkab Kebumen belum melakukan atau membuat Road Map tersebut. Indikasinya adalah akses informasi publik belum maksimal di jalankan. Website yang di kelola oleh Pemda selama ini hanya berisikan kegiatan yang bersifat temporer. Bahkan lebih fatal lagi, hanya berisikan berita-berita Kebumen hasil menyuplik berita dari media massa.

Seharusnya, website itu juga di isi dengan Road Map atau peta jalan pelaksanaan reformasi birokrasi. Semua kegiatan, mulai dari perencanaan daerah, relalisasi, output, kendala dapat di tampilkan semua oleh masing-masing birokrasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga masyarakat tidak akan kesulitan mengakses informasi terkait pembangunan daerah, kata Hariyanto.

Lebih lanjut dia mencontohkan, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang di terima kabupaten Kebumen. Selama ini total anggaran maupun desa penerima bantuan program tersebut kurang tersosialisasikan dengan baik. Begitu juga hasil akhir program PPIP juga di tampilkan, sudah berapa desa yang terealisasi dan berapa desa yang bermasalah, apa kendala yang di hadapi di lapangan, ungkapnya.

Kalau Road Map itu sudah tersusun rapih, tentu masyarakat akan mudah mengakses informasi dan masyarakat akan semakin cerdas. Apabila masyarakat menginginkan informasi terkait pembangunan daerah, tidak lagi mendatangi kantor pemerintah yang belum tentu akan terlayani dengan baik. Cukup melihat di internet sudah bisa di akses, ujarnya.
Kewajiban Pemerintah Daerah membuat Road Map ini, kata dia mengimbuhkan, sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi. (har)

Sumber: Kebumen Ekspress, Selasa Pon, 25 Maret 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4,051 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>