Don't miss

Mengawal Warga Miskin dan Anak Yatim adalah Sebuah Kewajiban

By on June 9, 2014

Bumirejo10 ASIK KEBUMEN- Penyuluhan kesehatan yang kedua di bulan ini, kerja sama Puskesmas Kebumen III dengan Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen bertempat di balai Kelurahan Bumirejo Kec. Kebumen pada hari Kamis, 5 Juni 2014.

Hadir sebagai narasumber perwakilan Komunitas Informasi Pojok JKN yang juga direktur K3D Kebumen, Hariyanto di dampingi dokter keluarga (dr Budi Sarjanti, dr Dri) dan dokter gigi, dr Nurul Udi Astuti.

Hadir juga, Lurah Bumirejo, Warisin, SSos, ketua RW dan RT, kader Posyandu, ibu rumah tangga dan peserta dari unsur lainnya.

Bumirejo4Dani Fithriyadi, ST (Puskesmas Kebumen III) sebagai moderator memberikan pengantarnya, bahwa Komunitas Informasi Pojok JKN adalah kelompok masyarakat yang sejak pertengahan tahun 2013 mendorong kami (Puskesmas) dan juga pemerintah daerah dalam membuka akses informasi dan publikasi sektor kesehatan di Kebumen. Sehingga kami, mempercayakan kepada Komunitas untuk materi-materi apa saja yang akan di sampaikan pada penyuluhan kesehatan dalam sistem JKN ini. Kami juga di tuntut untuk terbuka dan melakukan percepatan infomasi(sosialisasi) terkait sistem pelayanan kesehatan di Puskesmas Kebumen III.

Hariyanto, menghimbau kepada ketua RT/RW di wilayah kelurahan Bumirejo agar mengawal dan memperhatikan warganya yang tidak mampu yang belum terkover dalam Jamkesmas untuk di usulkan menjadi PBI dalam sistem Jaminan Kesehatan ini. Peluang yang paling mudah adalah di program Jamkesda. karena kita masih menunggu dan mendorong pemerintah dalam memperbaiki jumlah warga miskin yang menjadi peserta Jamkesmas. Kita mendorong agar kuotanya di tambah. Serta status kepesertaan yang harus di update. Peserta Jamkesmas yang sudam mampu, tidak lagi di kategorikan miskin, semestinyajuga  harus di ganti untuk warga lainnya yang miskin.

Peserta Jamkesmas, sudah secara otomatis menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan. Masih banyak warga miskin lainnya yang belum terkover. Ini salah satu tugas pengurus RT, yang paling tahu kondisi warganya. Kami, beberapa kali melakukan pertemuan dengan Sekda Kebumen, dan mendorong agar program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) di integrasikan dengan BPJS kesehatan. Jamkesda tidak lagi untuk pembiayaan, namun untuk membayarkan iuran warga miskin.

Saat ini, kami sudah berkoordinasi dengan Sekda Kebumen (H.Adi Pandoyo), bahwa secara bertahap sedikit demi sedikit alokasi Jamkesda sudah di mulai untuk membiayai warga miskin/tidak mampu yang belum terkover dalam Jamkesmas. Dengan cara, warga miskin yang sakit dengan keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan dan keterangan dari Dinas Kesehatan Kebumen, di daftarkan ke BPJS Kesehatan, karena ini persoalan keterbatasan alokasi anggaran APBD. Ini adalah informasi yang belum di sebarluaskan oleh pemerintah daerah, sehingga kami mempublikasikan informasi ini.

Pengawalan terhadap warga miskin/tidak mampu dan juga anak yatim, merupakan kewajiban kita semua utamanya pemerintah desa termasuk di dalamnya RT/RW. Karena ini adalah perintah agama Islam dalam surat Al Ma’aun ayat 1-3, bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang membiarkan/menelantarkan anak yatim dan orang miskin. Tidak memperhatikan warga miskin dan anak yatim merupakan sebuah kadzaliman yang nyata.

Menutupi Informasi Publik Adalah Sebuah Kedzaliman

Hal senada juga di sampaikan dokter keluarga, dr Budi Sarjanti setuju apa yang di sampaikan Hariyanto. dr Budi menambahkan, informasi publik memang seharusnya di sebarluaskan, pelayanan peserta harus di utamakan. Dia menegaskan, bersedia hadir dalam forum-forum warga, forum RT, forum yasinan untuk melakukan sosialisasi pelayanan peserta yang menjadi kewajiban dokter.

dr Budi juga berharap tidak ada ketimpangan jumlah pasien BPJS Kesehatan antara Puskesmas dengan Dokter keluarga. Dimana, pasien Puskesmas jelas sangat banyak bahkan offerload. hal ini karena peserta Jamkesmas, untuk Faskes primernya berada di Puskesmas. kami sangat mendukung, harus ada kebebasan memlih di era BPJS ini. Peserta Jamkesmas semestinya boleh berganti Faskes dari Puskesmas ke dokter keluarga. Demikian pula sebaliknya. Ini semata-mata untuk pelayanan peserta yang cepat dan sesuai yang di harapkan peserta. Karena peserta Jamkesmas (PBI) juga di biayai oleh pemerintah. Jadi ada persamaan hak untuk semua peserta BPJS baik yang PBI maupun non PBI. Membatasi peserta PBI (Jamkesmas) untuk bebas memilih dokter keluarga/Puskesmas juga merupakan kedzaliman. Tidak boleh ada informasi yang di tutup-tutupi, pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,781 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>