Don't miss

Menggugat PT KAI Demi Keterbukaan Informasi Publik bagi Aliansi Pedagang Stasiun Layang

By on May 20, 2013

sidang ajudikasi

Jakarta (16/04/2013) — Sidang Ajudikasi antara Pemohon Informasi Serikat Pekerja Gondangdia dengan Termohon PT.KAI (277/IX/KIP-PS-M-A/2012) bertindak sebagai Majelis Komisioner, Dono Prasetyo, Ahmad Alamsyah Saragih, Henny S.Widyaningsih, dan sebagai Panitera, Indah Puji Rahayu.

Sidang Ini menindak lanjuti sidang sebelumnya dimana Kuasa (PPID) utusan PT KAI, Syam, diusir oleh Majelis Hakim karena tidak membawa kuasa yang sah. Pada sidang yang dijadwalkan tanggal (16/04/2013), pukul 14.00 WIB, mengalami pengunduran hingga hampir 1 jam lamanya.

Adapun Majelis Hakim diwakili oleh 3 Hakim, Pemohon diwakilkan oleh Kuasa Hukum Joshua Siahaan,SH dan didampingi oleh principal Ketua Presidium Pak Saparudin (Gondangdia), Ibu Made (Cikini) dan Pak Anis (Juanda).

Sidang yang diagendakan untuk pembuktian kebenaran informasi yang diminta Pemohon telah diciderai oleh sikap Termohon (PT KAI) yang tidak hadir dalam sidang ini dengan alasan belum mendapatkan undangan dari KIP (Komisi Informasi Pusat). Hal ini dibantah oleh Panitera yang mengaku telah mengirimkan undangan kepada pihak PT KAI, ketika dikonfirmasi.

Dijelaskan dalam sidang bahwa tuntutan Pemohon telah terangkum dalam Berita Acara Keberatan Informasi Publik yang juga ikut ditandatangani oleh Syam, selaku PPID PT KAI. Tuntutan tersebut terdiri dari tiga poin.

Ketidakhadiran pihak Termohon (PT KAI) mendapat protes keras dari Kuasa Hukum Pemohon. Hal ini karena asas persidangan yang cepat dan efektif tidak tercapai yang telah disebabkan oleh dua kali ketidakhadiran pihak Termohon (PT KAI) tanpa bisa memberikan informasi di persidangan. Ketidakhadiran yang pertama, utusan PT KAI diusir oleh Majelis Hakim karena tidak membawa Surat Kuasa. Sementara yang kedua, pihak Termohon tidak hadir dengan alasan belum menerima undangan. Atas desakan Kuasa Hukum Pemohon, Hakim memutuskan minggu depan tanggal 23 April 2013 adalah sidang terakhir dari sidang ajudikasi, dan selanjutnya sidang akan memasuki tahapan sidang putusan.

Hal lain yang diprotes tegas oleh Kuasa Hukum Pemohon adalah pemberian nama ‘Serikat Pekerja Stasiun Gondangdia’ pada pihak Pemohon sebagai hal yang tidak tepat. Padahal telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Mediasi bahwa Pemohon adalah Aliansi Serikat Pedagang Stasiun (Juanda, Cikini, dan Gondangdia). Protes ini belum diterima oleh Majelis Hakim dan harus menunggu sidang berikutnya dengan alasan yang dipandang tidak logis oleh pihak Pemohon, yakni bahwa pihak Termohon harus hadir dahulu untuk perubahan nama tersebut.

Selain itu, Majelis Hakim juga bertanya apa ada hal lain yang perlu dimohonkan dalam persidangan ini, sementara principal, Pak Anis (Koordinator Juanda), diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Dia mengatakan bahwa ada beberapa informasi yang masih diperlukan sehubungan dengan program revitalisasi KRL dan stasiun-stasiun serta dampaknya, antara lain sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan surat D1/SMK/191/XII/2011 mengenai adanya proses lelang pemagaran. Informasi yang dibutuhkan terkait siapa pemenang lelang dan berapa anggarannya?
2. Sehubungan dengan Surat d1 SMK/193/XII/2011, apakah ada suatu peraturan di PT KAI yang membolehkan seseorang yang bukan pegawai PT KAI dan bukan berdasarkan penunjukan PT KAI dapat melakukan penertiban terhadap pedagang, atas nama PT KAI?
3. Bagaimana SOP penggusuran yang ada di PT KAI?
4. Sehubungan dengan program revitalisasi yang telah memakan korban sangat banyak diantara penggiat usaha stasiun tergusur (Juanda, Pondok Cina, Tanah Abang, Klender, Lenteng Agung, Citayem, Bojong Gede, Bogor, Depok Lama, Depok Baru, Kranji , Bekasi, Jurang Magu, Sudimara, Kota, dan lain sebagainya), mengapa jika pedagang stasiun dilarang berjualan, sedang Indomaret diperbolehkan berjualan? Apakah dasar kebijakan atau surat keputusan PT KAI membuat kebijakan diskriminatif semacam itu?
5. Meminta informasi mengenai surat kontrak sewa-menyewa antara Indomaret dan PT KAI, surat kontrak sewa-menyewa lahan parkir yang ada di stasiun-stasiun tergusur, dan surat kontrak resmi kios-kios di bawah stasiun layang Asem Reges?
6. Berdasarkan Surat D1/SMK/192/XII/2011, meminta kepada PT KAI memberikan informasi yang jelas tentang ketentuaan, syarat dan mekanisme agar para pedagang dapat kembali menempati kiosnya masing-masing pasca program revitalisasi?
7. Apakah dasar hukum menyuruh atau mengunakan orang perorang maupun ormas dalam mengeksekusi penertiban pedagang di stasiun-stasiun? (bedasarkan Surat D1/SMK/193/XII/2011)
8. Atas dasar apakah PT KAI menggusur pedagang resmi dan memilihara pedagang liar yang ada di Stasiun Juanda?

Setelah diutarakan dalam siding, Majelis Hakim meminta Pak Anis membuat delapan tuntutan keterbukaan informasi publik ini dalam suatu permohon tertulis, disertai dengan bukti-bukti yang ada. Harapan penulis, Hakim Komisi Informasi Publik lebih tegas dan tidak bertele-tele dalam memutuskan keputusan secara cepat dan tepat, terkait Permohonan Informasi Publik dari pedagang stasiun ini. Fakta yang ditemui para pedagang stasiun dalam pihak Pemohon sidang tersebut, menunjukkan bahwa pihak Termohon, PT KAI, telah gagal memaknai UU No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

*Ditulis ulang secara bebas dari regional.kompasiana.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,765 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>