Don't miss

Pelayanan BPJS Merugikan Masyarakat

By on February 4, 2014

BPJS4BPJS2KEBUMEN-Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen, hari senin tanggal 3 Febuari 2014 pukul 10 wib mendapatkan pengaduan dari Sodikun warga desa Kedungwaru kecamatan Karangsambung kabupaten Kebumen. Sodikun menceritakan bahwa dia diminta mendaftarkan salah satu tetangganya yang merupakan warga miskin untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan Kebumen, karena yang bersangkutan merupakan warga yang mengidap penyakit kronis dari keluarga tidak mampu yang semestinya ditanggung oleh pemerintah untuk iuran nya. Namun demikian, yang bersangkutan inisiatif untuk mendaftarkan dirinya melalui Sodikun untuk menjadi peserta mandiri. Ini karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan jarak tempuh ke kantor BPJS mencapai puluhan kilometer.

Yang terjadi pada saat akan didaftarkan, yang bersangkutan dilarang mendaftarkan diri bila keluarga yang bersangkutan juga tidak didaftarkan sekaligus. Dari studi kasus akhirnya, perwakilan Komunitas dalam hal ini Hariyanto dan Badruz Zaman akhirnya melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke BPJS Kesehatan Kebumen, dan ditemui langsung oleh kepala operasional BPJS yaitu bapak Suwarto SE MM. Dia menjelaskan bahwa ada kebijakan dimana seseorang penduduk bila akan mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Kesehatan harus beserta keluarganya. Hal ini mengedepankan prinsip gotong royong, jawab Suwarto. Karena kepesertaan BPJS Kesehatan ini bersifat wajib, pada akhirnya nanti seluruh warga negara Indonesia harus menjadi peserta BPJS, tambahnya.

Hariyanto menilai hal ini sangat bertentangan dengan salah satu prinsip JKN yang lain yaitu prinsip keadilan. Bahwa jika seseorang penduduk mendaftarkan dirinya sendiri, belum menyertakan anggota keluarganya, dan tidak di perbolehkan oleh BPJS, ini juga merupakan bentuk pelanggaran nyata hak asasi manusia tentang hak untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kesehatan.

Pasal 28 h UUD 1945 ayat 1 s.d. 3 menyebutkan:

  1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Ketika hal ini menjadi kebijakan BPJS Kebumen dalam melayani pendaftaran untuk pekerja mandiri maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Memang, JKN juga bertujuan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, tapi road map yang ada batas akhirnya adalah per 1 januari 2019. Artinya masih ada waktu untuk mencapai tujuan. BPJS Kesehatan harus memahami bahwa JKN adalah program yang baru saja berjalan 1 bulan. Masih banyak kemungkinan terjadi dari berbagai tinjauan. Bisa saja dalam perjalanannya regulasi yang berkembang berubah demi manfaat yang lebih luas.

Pemerintah dalam hal ini melalui BPJS Kesehatan juga harus memahami UU tersebut di atas, tidak hanya persoalan tehnis pendaftaran yang di kuasainya, itupun belum mengedepankan aspek keadilan. Siapa yang akan bertanggung jawab, jika seseorang yang sedang sakit dan di persulit mekanisme pendaftarannya, dan dia terlambat untuk mendapatkan perawatan penyakitnya? Apakah BPJS mau di persalahkan?

Potret warga miskin di atas, sangat mengalah tetapi berkesadaran kritis tidak pasrah begitu saja. Dia tidak terkover dalam Program Jamkesmas (PBI), namun mau mendaftar sebagai peserta mandiri. Dalam hal ini pemerintah justru di untungkan, karena dia membayar iuran bulanan, padahal semestinya di tanggung pemerintah (PBI). Untuk makan saja, mereka kadang kekurangan. Mestinya kepesertaan juga bertahap, tidak harus saat ini seluruh anggota keluarga di daftarkan semua, karena mampunya baru membayar iuran untuk satu orang atau beberapa anggota keluarganya saja. Kalau memang mampu, mendaftarkan dan membayarkan seluruh anggota keluaraganya saat ini, itu tidak masalah karena dia memang mampu.

Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen juga meminta kepada Kementerian Kesehatan dan Kemenkokesra melalui Lapor UKP, untuk melakukan hal-hal sbb:

  1. Untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh berjalannya program JKN yang diselenggarakan oleh daerah. Hal ini dikarenakan DJSN ditingkat daerah belum terbentuk.
  2. Melakukan pengawasan terhadap BPJS Kesehatan sebagai pihak yang mengelola dana pembiayaan klaim dari peserta BPJS Kesehatan, juga dana dari pemerintah yang sudah dikucurkan.
  3. Mengambil langkah dan kebijakan yang proporsional, bila ada tindakan atau kebijakan BPJS Kesehatan yang merugikan warga masyarakat atau bertentangan deng peraturan yang lebih atas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4,108 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>