Don't miss

Pemda Harus Integrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan

By on December 18, 2013

Dalam rangka menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dikelola oleh BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat sesuai UU SJSN dan UU BPJS, memberikan batas waktu kepada Pemerintah Daerah selama tiga tahun untuk dapat mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS Kesehatan.

Pasalnya, dari seluruh daerah yang ada di Indonesia baru 107 kabupaten/kota yang telah menandatangani Nota Kesepakatan untuk berintegrasi ke dalam JKN. “Artinya per 1 Januari 2014, ada 2.340.000 peserta Jamkesda yang langsung bergabung ke dalam kepesertaan JKN,” kata Menko Kesra Agung Laksono pada acara Workshop Nasional Integrasi Jamkesda dalam SJSN dan Persiapan Peluncuran BPJS Kesehatan, di Jakarta, (17/12).

Menurut Agung, PT Askes yang tepat pada 1 Januari 2014 akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan tidak akan berjalan sendiri. Sejak UU SJSN tahun 2004 dan dipertegas lagi dalam UU BPJS 2011.

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah berkoordinasi untuk mengantarkan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Menko Kesra meminta Pemerintah Daerah turut menyukseskan program JKN ini dengan cara mengintegrasikan program Jamkesda ke BPJS Kesehatan.

“Integrasi Jamkesda ini mempercepat pencapaian universal coverage yang diagendakan tercapai pada 2019. Saya yakin Universal Coverage dapat dipercepat sebab, baru-baru ini saya menugaskan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengadakan koordinasi dengan Pemda Nanggroe Aceh Darussalam. Pertemuan tersebut berhasil merumuskan kesepakatan bahwa Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) akan berintegrasi ke dalam JKN. Begitu

Direktur Utama PT Askes, Fachmi Idris mengatakan, guna mempercepat kepesertaan BPJS tersebut, pemerintah juga akan mengintegrasikan Jamkesda yang sudah ada ke dalam sistem JKN. Untuk menghindari tumpang tindih ini ia meminta agar daerah secepatnya membagikan data pemerintah kabupaten/kota kepada BPJS.

“Tentunya ini juga melalui ijin Mendagri, kami ingin catat berapa jumlah peserta Jamkesda. Jika ada integrasi Jamkesda ke sistem, maka layanan universal coverage bisa lebih cepat diterapkan sebelum tahun 2019, agar seluruh warga bisa dicover dalam sistem ini,” kata Fachmi.

Fachmi menambahkan, integrasi antara Jamkesda dan JKN melalui BPJS Kesehatan harus dilakukan mengingat peserta program Jamkesda hanya mendapatkan keuntungan ketika berada di daerahnya sendiri. Sebagai peserta BPJS Kesehatan, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

“Pemerintah juga mendorong peningkatan besaran iuran peserta Jamkesda, hal ini bukan tanpa alasan dilakukan. Sebab, besaran iuran yang setara antara Jamkesda dan iuran PBI (minimal) itu diperlukan karena Jamkesda secara bertahap dialihkan ke BPJS Kesehatan,” kata Fachmi.

Fachmi juga meminta agar kabupaten/kota lain segera menyusul agar dapat menyatu dengan BPJS dalam waktu tiga tahun ini. Menurut Fachmi, skala provinsi, yang sudah menyatakan diri bergabung per 1 Januari 2014 adalah Kalimantan Tengah. Aceh juga menyusul dengan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) diintegrasikan ke sistem ini. Tiga, empat hari lalu DKI juga sampaikan KJS juga akan bergabung. “Ini artinya program nasional ini didukung penuh pemda dalam rangka tujuan universal coverage,” katanya.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Chazali Situmorang menambahkan, bila Jamkesda sudah berintegrasi ke dalam JKN, peserta Jamkesda mendapatkan berbagai keuntungan. Terutama pemerintah yang memiliki APBD besar. pemerintah daerah yang memiliki APBD besar dapat tetap menyelenggarakan jaminan kesehatan yang bersifat komplemen atau suplemen.

“Misalnya saat ini DKI punya Kartu Jakarta Sehat, KJS integrasi ini bisa dipakai dimana saja di seluruh indonesia. Namanya silakan tetap KJS, tapi nanti datanya terintegrasi dengan JKN. Nanti manfaatnya sama dengan yang lain,” kata Chazali.

Yuswandi A Temenggung, dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menambahkan, ada berbagai alasan kenapa Pemda belum bergabung dengan BPJS Kesehatan antara lain salah satunya adalah karena masih berhitung dengan anggaran pelayanan kesehatan di daerahnya masing-masing.

“Kepala daerah agar mengetahui di daerahnya top up-nya berapa. Mereka masih menghitung karena nanti itu akan jadi kebijakan daerah masing-masing. Kita harap semua daerah bisa melihat peluang ini. Karena dengan PBI ini masing-masing daerah bisa mengagendakan pelayanan kesehatannya,” kata Yuswandi.

sumber : Jurnas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,818 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>