Don't miss

Pencemaran Sungai Ciujung: Dokumen Audit Ungkap 15 Pasal Dilanggar PT IKPP

By on April 24, 2014

beracunJAKARTA—Wajar jika masyarakat sangat resah dengan kehadiran limbah cari dari PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) yang dibuang ke Sungai Ciujung.  Mencermati dokumen audit lingkungan yang diperoleh MediaLink, pencemaran yang dilakukan PT IKPP sangat terang-benderang. Berbagai peraturan mengenai pengelolaan limbah pun tidak dipatuhi PT IKPP.

Laporan Hasil Audit Lingkungan Wajib Kegiatan PT IKPP Serang, menyatakan bahwa PT IKPP memiliki 3 (tiga) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang terdiri dari IPAL 1, IPAL 2, dan IPAL 3. Dari proses ketiga IPAL tersebut pun masih menghasilkan limbah-limbah yang harus dibuang, seperti limbah padat, gas dan cair.

Kinerja dari ketiga IPAL itu pun belum optimal. IPAL 1 dan 2, misalnya, masih mengalami effluent  limbah ke Sungai Ciujung sebanyak 5.000 – 6.000 m3/hari untuk IPAl 1 dan 22.000 – 24.000 m3/hari untuk IPAL 2. Selain Itu, IPAL 2 mengeluarkan konsentrasi kandungan limbah  Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biochemical Oxygen Demand (BOD) sebanyak 26 % melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) dari baku mutu yang ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995. Sedangkan pada IPAL 3, BOD melebihi baku mutu sebanyak 145% dan 143% untuk COD.

Dari informasi laporan audit ini, ditemukan beberapa pelanggaran PT IKPP yang melanggar peraturan dan perundang-undangan. Terdapat sedikitnya 15 Pasal dilanggar PT IKPP:

  1. Pasal 2 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menyangkut 3 (tiga) dari 14 asas PPLH, yaitu pada butir b (kelestarian dan keberlanjutan), butir c (keserasian dan keseimbangan), dan butir j (pencemar membayar).
  2. Pasal 13 ayat 2 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pelanggaran terkait pengendalian pencemaran.
  3. Pasal 20 ayat 3 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu terkait mengenai baku mutu yang di atas Nilai Ambang Batas.
  4. Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu kewajiban perusahaan untuk menanggulangi pencemaran.
  5. Pasal 24 UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu kegiatan usaha yang merusak sumber air dan melakukan pencemaran air.
  6. Pasal 64 ayat 5 PP RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu belum optimalnya IPAL 2 dan 3 yang masih melebihi baku mutu.
  7. KepMenLH No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Air Limbah Industri lampiran B.V – Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Pulp dan Kertas, yaitu melebihi baku mutu COD dan BOD pada IPAL 2 dan 3.
  8. Pasal 6 ayat 2 Perda Kabupaten Serang No. 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian Limbah, yaitu melebihi baku mutu COD dan BOD pada IPAL 2 dan 3.
  9. Pasal 25 PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu belum ada rencana penanggulangan pencemaran air dalam keadaan darurat .
  10. Pasal 26 PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu belum memasukkan kejadian kedaruratan akibat pencemaran air seperti penyediaan Emergency Pond.
  11. Pasal 29 PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu laporan pemulihan kualitas air belum pernah disampaikan kepada Bupati karena belum melakukan proses pemulihan kualitas air Sungai Ciujung.
  12. Pasal 34 PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada laporan izin pembuangan limbah, data debit buangan limbah dari total keseluruhan IPAL belum disampaikan.
  13. Pasal 37 PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu belum maksimalnya kinerja IPAL 2 dan 3 sehingga buangan limbah selalu melebihi baku mutu.
  14. Pasal 38 ayat 1 PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu PT IKPP masih membuang limbah ke Sungai, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
  15. Pasal 41 ayat 1 dan 2 PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu belum ada kajian terkait pembuangan limbah cair ke sumber air / sungai.

Sumber: Lansiran Laporan Audit Lingkungan Hidup Wajib Kegiatan PT IKPP Serang

Gambar: http://www.beritabekasi.co/fileuploadmaster/982163b3.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,765 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>