Don't miss

Penganggaran APBDes Harus Berpihak Warga Tidak Mampu

By on July 1, 2014

2014-06-18 14.25.422014-06-18 14.37.32ASIK KEBUMEN-Rabu, 18 Juni 2014, bertempat di balai desa Karangsari Kec. Kebumen, Puskesmas Kebumen III bersama Komunitas Informasi Pojok JKN kembali menyelenggarakan penyuluhan kesehatan.

Sebagai narasumber, Hariyanto (Komunitas Informasi Pojok JKN) yang juga direktur K3D Kebumen di dampingi anggota komunitas lainnya Novianto Wibisono dan Badruzzaman. Hadir pula dokter keluarga BPJS Kesehatan dr Budi Sarjanti, dr Dri, drg Nurul Udi Astuti dan drg Mira Maria Mirza. Kehadiran dokter tersebut sebagai bentuk sosialisasi dokter-dokter di wilayah Puskesmas Kebumen III.

H. Tri Tunggal Eko Sapto, SKM, MPH, dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi di desa Karangsari ini merupakan putaran ke 5. Untuk narasumber tentang JKN ini memang kami percayakan kepada Komunitas Informasi Pojok JKN, sebagai pihak yang netral. Sehingga pihak netral inilah kami perlukan untuk bersinergi dan mengawasi pelaksanaan JKN khususnya di wilayah Puskesmas Kebumen III. kami mengininkan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat di wilayah ini.

Kami menghimbau kepada warga desa Karangsari agar dalam menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk memilih dokter-dokter terdekat yang ada di wilayah Puskesmas Kebumen III, ada 10 dokter umum dan 2 dokter gigi. Meskipun pada prinsipnya, peserta bebas memilih dokter keluarga sekalipun yang jauh. Namun, untuk lebih mudahnya kami sarankan untuk memilih dokter terdekat. Kami telah bersinergi dengan 10 dokter umum dan 2 dokter gigi serta bidan-bidan desa. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti, komunikasi di antara kami bisa terjalin. Muaranya adalah pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat bagi peserta di wilayah ini.

Khusus untuk eks peserta Jamkesmas yang sekarang sudah menjadi PBI (Penerima Bantuan Iuran), saat ini intruksi dari kepala Dinas Kesehatan Kebumen, belum bisa melakukan perubahan data kepesertaan, pindah Faskes I dari Puskesmas ke dokter keluarga. Sekarang masih di bahas mekanisme perpindahan, agar situasi berjalan dengan rapih dan kondusif. Kedepan, eks peserta Jamkesmas akan di bebaskan untuk melakukan perubahan data kepesertaan untuk memilih dokter yang di kehendaki. Sedangkan untuk pilihan kelas, tetap di kelas III. bagi peserta pendaftar mandiri, silahkan untuk memlih, mau di Puskesmas atau di dokter, tegasnya.

Hariyanto, sebagai narasumber menyampaikan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan JKN. Sebelumnya menjelaskan tentang program Jamkesmas di tahun 2013 serta Jamkesda, serta mendorong pemerintah desa agar kebijakan-kebijakannya berpihak kepada warga tidak mampu.

Salah satu peserta menanyakan tentang masih banyak warga miskin yang belum terkover dalam program Jamkesmas yang sudah otomatis menjadi PBI. Bagaimana langkahnya agar warga miskin ini menjadi peserta BPJS tanpa harus membayar iuran atau bilamana sakit, sudah di tanggung biayanya? Siapa yang menanggung?

Peserta Jamkesmas sudah otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan menjadi PBI (Penerima Bantuan Iuran), ini di tanggung oleh pemerintah (APBN). Saat ini Kebumen beluam ada kabar mengevaluasi Jumlah dan kondisi peserta Jamkesmas, Jawab Hariyanto. Kami telah mendorong Pemda untuk itu, namun kenyataanya belum terlaksana. Jika ada warga desa Karangsari yang sakit, sedangkan dia miskin dan bukan peserta Jamkesmas, RT atau desa harus mengupayakan dan membuat SKTM untuk di usulkan ke Dinas Kesehatan. sekarang masih ada Jamkesda. secara perlahan, Jamkesda Kebumen akan di migrasikan untuk pembiayaan iuran peserta Jameksda ke BPJS kesehatan, hal ini pernah di sampaikan oleh Sekda Kebumen, H Adi Pandoyo beberapa bulan yang lalu. Sebagai gambaran Jamkesda tahun 2013 kemarin, jika pasien sakit, rumah sakit rujukan adalah RSUD Kebumen sebagai Faskes tingkat II, sedangkan di faskes tingkat I (Puskesmas) 100 % tidak membayar. Tetapi, di jika di rawat inap di RSUD kebumen, biaya rumah sakit shering antara Pemda dengan keluarga pasien 50 % atau maksimal 2,5 juta, tambah Hariyanto.

Sekarang, desa wajib menganggarkan dalam APBdesa untuk warganya yang tidak mampu. Hal ini di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP tersebut Pasal 127 (2) d. Menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat desa dengan menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

Jadi tidak ada alasan, desa tidak peduli dengan warga miskin karena keterbatasan anggaran desa. Dengan peraturan tersebut, sangat memungkinkan, kedepan desa untuk mendaftarkan dan membiayai warganya yang tidak mampu menjadi peserta BPJS kesehatan. Jika Jamkesmas merupakan PBI APBN, kemudian Jamkesda PBI APBD, dan ada PBI APBDesa. Kami akan mendorong akan hal ini kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa, pungkas Hariyanto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,765 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>