Don't miss

Sekda Ajak Komunitas Bersinergi Dengan Pemkab

By on November 15, 2013

sekda diskusi dg komunitasKEBUMEN – Sekretaris Daerah Kebumen H Adi Pandoyo, berharap kepada Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen agar bersinergi dengan jajaran Pemkab Kebumen. Hal ini di sampaikan beliau pada pertemuan komunitas dengan Sekda Kebumen Selasa, 12 November 2013 di ruang Kerjanya. Beliau juga sangat berterima kasih kepada komunitas yang telah membantu pemerintah dalam transformasi informasi tentang JKN di tengah belum adanya sosialisasi dari pemerintah di tingkat kabupaten karena belum ada intruksi. Pada edisi 1, jajaran Setda kebumen menerima Newsletter Pojok JKN News kurang lebih 20 eksemplar.  Sehari sesudahnya, beliau menghubungi komunitas, bulletin sudah di sebarluaskan ke jajaran staf dan kabag. Edisi dua komunitas memberikan 35 eksemplar karena melihat antusisme Beliau terhadap informasi JKN dalam newsletter itu. Sekda menyambut baik adanya komunitas ini dan media informasi newsletternya. Juga berharap komunitas bisa mengawal jalannya JKN 2014.

Hariyanto mengawali diskusi komunitas itu dengan menyampaikan beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan JKN 2014. Waktu sudah dekat tetapi, belum ada informasi kesiapan secara tehnis. Ini bisa terlihat dari sisi minimnya informasi yang di publikasikan dan minimnya informasi yang di dapat masyarakat Kebumen sebagai penerima manfaat program JKN, padahal ini tugas pemerintah. Utamanya peserta Jamkesmas yang besok menjadi PBI dalam BPJS 2014. Informasi tentang kepesertaan dan sistem pelayanan perawatan kesehatan juga harus di ketahui oleh seluruh peserta BPJS baik yang PBI maupun non PBI. Informasi di dapat mestinya tidak hanya ketika warga bertanya langsung, namun tanpa di mintapun, institusi kesehatan mestinya mempublikasikan informasi yang menjadi hak warga. Beberapa warga sudah mulai datang ke sekretariat kami, untuk bertanya dan mencari informasi tentang JKN di Kebumen. Penyebarluasan informasi dari kami kan jelas terbatas, inilah tugas pemerintah daerah untuk menginformasikan kepada masyarakat Kebumen melalui media yang ada, atau melalui forum-forum sosialisasi. Biasanya alasan sosialisasi belum atau bahkan tidak di lakukan karena tidak ada interuksi dan belum ada anggaran. Sebetulnya bisa di setting  sesederhana mungkin dan sesefesien mungkin.

Dari pernyataan pejabat kementerian di media cetak dan online, program Jamkesda akan di integrasikan ke BPJS Kesehatan secara bertahap dalam 2 tahun besok, namun belum ada payung hukum yang jelas. Di Jamkesda inilah mestinya pemerintah kabupaten membuat petunjuk tenhis dan kriteria sendiri sesuai dengan keadaan di Kebumen. Jika pendatan peserta PBI yang sekarang Jamkesmas bersumber dari hasil pendataan PPLS 2011 yang di godok dan di ferivikasi oleh TNP2K pusat, pemda seperti tidak punya kekuatan untuk merubahnya, karena banyak perubahan status kepesertaan dalam 3 tahun terakhir, mulai dari yang meninggal, jatuh miskin dan yang miskin tidak lagi miskin (sudah mampu). Program Jamkesda memungkinkan untuk membuat kriteria sendiri, bahkan setiap tahunnya. Termasuk besaran  alokasi anggaran dan jumlah peserta.

Di Kebumen, alokasi Jamkesda pada tahun 2013 mencapai 4 milyard lebih untuk pembiayaan sekitar 40 ribu lebih peserta. Dana Jamkesda bersifat bantuan, sharing pemerintah dan pasien sebesar  50 %  maksimal 5 juta. Artinya untuk peserta Jamkesdapun masih terbebani yang belum tentu mampu membayar biaya sharing itu.

Jika 1 milyard, di bagi Rp 19.525 (besaran iuran PBI yang di tanggung APBN) maka akan ketemu 50 ribu lebih peserta untuk 1 bulan. Di kalikan 12 bulan akan ketemu 12 milyard. APBD Kebumen untuk 2014 mencapai 1,7 triliyun, artinya belum ada 1 persennya.

Jika nanti 2014 ada payung hukum yang menjamin Program Jamkesda integrasi dengan BPJS Kesehatan, maka tugas beratnya adalah, mencover masyarakat yang tidak mampu yang belum masuk Jamkesda 2013 untuk tercover di Jamkesda 2014 (PBI APBD). Mestinya data bisa di update dengan cepat karena menjadi otoritas pemerintah daerah.

Nanang Wahidin Yusuf, koordinator komunitas juga mengungkapkan hal yang sama. Kami prihatin dengan pola pendataan yang kelihatannya semrawut belum mengkover semua warga miskin masuk ke Jamkesmas. Ini terlihat dari keluhan warga pada banyak acara diskusi publik yang kami adakan. Mestinya upadet kepesertaan idelanya di lakukan maksimal 1 tahun sekali. Kami berharap, khusus di Jamkesda karena 2014, Kebumen masih tetap untuk pembiayaan, sambil jalan sambil juga melakukan pendataan ulang, jika sewaktu-waktu sudah ada PP integrasi Jamkesda ke BPJS, data sudah siap, tegas Nanang.

Sekda Kebumen menanggapinya dengan gembira. Pemkab itu tinggal ikut aturan yang ada mas, tegasnya. Jika nanti memang Jamkesda harus integrasi dengan BPJS di tahun 2014 atau 2015, tentunya itu harus di lakukan. Jangan sampai warga yang betul-betul miskin luput dari pendataan, tegasnya. Untuk gambaran yang sudah jelas, Pemkab tetap akan menggunakan angaran Jamkesda 2014 untuk pembiayaan. Kedepan kami terbuka informasi dan masukan dari komunitas ini, tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,991 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>