Don't miss

Sharing UU KIP Warga Porong, Sidoarjo

By on June 20, 2015

Sejumlah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian pada persoalan sosial yang muncul akibat bencana lumpur Lapindo, menuturkan pengalamannya mengadvokasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Porong, Sidoarjo. Dalam kesempatan Lokalatih “Literasi Informasi dan Data JKN aspek Kepesertaan, Anggaran dan Pelayanan”. Yang diselenggarakan oleh organisasi non pemerintah yang terdiri dari Medialink, IBC dan ICW pada 25-27 Mei 2015. Kelompok masyarakat ini berasal dari komunitas AlFaz, ArRohmah dan Komunitas Jimpitan Sehat (KJS).

Harwati dari komunitas ArRohmah menuturkan pengalamannya dalam menggunakan UU KIP, telah menunjukan dampak yang positif bagi oleh masyarakat.

“Meningkatnya kepesertaan penerima program Jamkesmas, adalah salah satu hasil dari upaya keterbukaan akses informasi terkait mekanisme kepesertaan Jamkesmas,” tuturnya.

Diakui oleh Harwati, bahwa persoalan pendataan peserta masih belum transparan dan tepat sasaran. Namun, meski melalui proses yang panjang dengan menemui berbagai pihak terkait, pihaknya sudah berhasil untuk memperoleh hak-hak atas pelayanan kesehatan.

“Saat ini, kami masih mengupayakan status kependudukan warga yang tidak termasuk dalam pendataan Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) 2011 di empat desa yang terendam lumpur Lapindo, agar mendapatkan mendapatkan hak-haknya atas pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Selain ArRohmah, ada Kelompok Jimpitan Sehat (KJS) yang sharing pengalamannya dalam memanfaatkan KIP di Sidoarjo. Dalam upayanya mendorong kepesertaan Jamkesmas, KJS mengundang instansi terkait tentang Jamkesmas.

“Pada tahun 2012, setelah melakukan berbagai upaya 1000 lebih warga mendapatkan kartu Jamkesmas,” kata Rokhim mewakili KJS.

Walau kepesertaan Jamkesmas di Sidoarjo meningkat, tak dapat dipungkiri bahwa sistem pendataan kepesertaan Jamkesmas belum transparan.

“Dulu warga tidak tahu bagaimana cara mendapatkan Jamkesmas, perangkat desa juga tidak pernah memberi informasi. Data penerima jamkesmas tiba-tiba saja muncul di perangkat desa, tapi tidak pernah diketahui bagaimana mekanisme pendataan penerima Jamkesmas. Ketika menanyakan persoalan Jamkesmas, selalu hanya dibilang data didapat dari pemerintah pusat,” jelas Rokhim.

Penggunaan UU KIP, jelas Rokhim adalah hak kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengetahui informasi-informasi pelayanan publik, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga pelayanan dari pemerintah pusat.

“Kita punya hak informasi tentang pelayanan yang kita dapatkan dari pemerintah. Bila pemerintah desa atau kecamatan tidak melayani, kita bisa komplain pada komisi informasi publik,” tegas Rokhim.

Berita Terkait:

Lokalatih Porong Lokalatih Literasi Informasi Dan Data JKN Di Porong, Sidoarjo
Pendataan Penerima JKN di Porong, Sidoarjo Belum Jelas 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,991 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>