Don't miss

Siapkah Pemda Menghadapi Era BPJS 2014?

By on November 7, 2013

dokter sakitASIK-Kebumen, Jaminanan Kesehatan Nasional (JKN) akan segera di berlakukan 1 Januari 2014 mendatang. BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014, Pasal 60 ayat (1) UU No 24 Th 2011 Tentang BPJS. Apa saja yang harus dipersiapkan pemerintah daerah dan sejauh mana kesiapannya?

 Selama ini Jaminan kesehatan yang ada, di batasi dan terbatas. Mulai dari kuota, pelayanan perawatan sampai pada pembatasan biaya. Layanan peserta Jamkesmas misalnya, maksimal biaya perawatan senilai 5 juta rupiah dalam satu bulan. Bila bulan berikutnya sakit lagi, boleh dan akan di hitung sebagai peserta dan klaim baru. Sedangkan untuk Jamkesda, dananya shering 50 % maksimal 5 juta, begitu juga untuk rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi, biaya perawatan peserta Jamkesda masih shering pula. Propinsi 40 %, Pemda 60 %. 60 % pun di bagi dua antara Pemda dengan pasien bersangkutan, masing-masing menjadi 30 %. Baik di Jamkesmas maupun Jamkesda, pemerintah belum sepenuhnya menjamin kesehatan masyarakat miskin, karena terdapat pembatasan-pembatasan.

 JKN 2014 tidak terbatas. Bahkan warga negara asing yang sudah bekerja selama 6 bulan di Indonesia, berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Pelayanan perawatan dan pembiayaan juga tidak terbatas untuk orang miskin maupun orang yang mampu (kaya) setelah menjadi peserta BPJS kesehatan. Hal ini karena sistem JKN mewajibkan seluruh warga negara untuk membayar premi bulanan dengan sejumlah uang. Warga miskin dan tidak mampu pun sejatinya membayar iuran, hanya iuran bulanan di tanggung oleh pemerintah Rp. 19.500,- untuk perawatan kelas III. Baik yang di bayarkan oleh pemerintah maupun yang membayar sendiri  iuran premi bulanan ke BPJS, tidak ada pembedaan pelayanan ketika dia sakit, di tingkat pelayanan perawatan pertama maupun pelayanan lanjutan/rujukan, sampai dia sembuh.

 Pemerintah daerah harus fokus untuk implementasi program jaminan kesehatan, dimana program ini langsung bersinggungan dengan setiap individu warga negara. Melalui implementasi JKN ini, pemerintah sejatinya sedang melaksanakan amanat undang-undang untuk mensejahterakan rakyat pada sektor kesehatan. Perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih, juga bisa di aktualisasikan melalui penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, mulai dari pendataan (BPS/TNP2K) pengelolaan dana rakyat (BPJS), serta pelayanan rawat jalan/inap (Rumah Sakit dan Dokter) dengan maksimal sampai sembuh. Peserta Jamkesmas harus menjadi peserta PBI BPJS yang di tanggung pemerintah, begitu juga semestinya peserta Jamkesda. Alokasi Jamkesda bisa untuk membayar premi bulanan peserta yang belum tercover dalam Jamkesmas. Bagaimana jika masih banyak warga miskin yang belum tercover pada keduanya?, inilah tugas berat pemerintah. Yang di butuhkan warga miskin adalah, ketika dia sakit, semua biaya pengobatan dan perawatan di tanggung. Si miskin tidak ingin tahu soal administrasi pendataan yang selalu menyisakan masalah.

 Fokus Persiapan Implementasi Jaminan Kesehatan di daerah setidaknya memuat;

1. Fasilitas kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur

Di tahun 2013 dalam pelayanan Jamkesmas, pemerintah melalui Dinas Kesehatan menggandeng 8 Rumah sakit yang ada di Kebumen. 1 RSUD milik pemerintah dan 7 rumah sakit swasta untuk melayani peserta Jamkesmas. Apakah di era BPJS 2014 mendatang, semua rumah sakit, Puskesmas, Dokter, Klinik, Bidan Desa menjadi mitra BPJS?. Faktor geografis dan fanatisme dokter sebagai tempat pelayanan primer pasien juga perlu di pikirkan. Bagaimana sistem rujukan pasien secara tepat dan cepat. Sebaran dokter praktek pada setiap sudut wilayah, juga perlu di pertimbangkan. Mungkin, di setiap desa sudah terdapat bidan desa. Namun, seberapa jauh peran bidan desa mempunyai kewenangan untuk menangani pasien mendapat pelayanan kesehatan. Apa justru sebaliknya, bidan tidak akan di libatkan menjadi mitra BPJS 2014?

 Adakah perbedaan fasilitas yang meningkat di era BPJS besok? Mengingat sistem yang ada adalah iuran premi bulanan. Sudah selayaknya pemerintah daerah menyiapakan peralatan medis yang memadai. Rumah sakit mana saja sebagai tempat rujukan mana kala RSUD tidak sanggup menanganinya? Peserta sudah selayaknya mendapat pelayanan yang maksimal, tidak di kecewakan.

 2. Kelembagaan dan Kepesertaan

BPJS Kesehatan sebagai yang mengatur administrasi dan keuangan peserta harus betul-betul siap. Mulai dari SDM, sarana prasarana perkantoran yang memadai sampai pada transparansi dan keterbukaan pengelolaan dana iuran. Kepesertaan BPJS Kesehatan 2014 berbeda dengan kepesertaan PT ASKES sebelum berubah menjadi BPJS kesehatan. PT ASKES menangani aparatur negara (PNS/POLRI/TNI) dimana kepesertaan bersifat tetap. Peserta jelas mendapat gaji setiap bulannya. Tetapi, kalau peserta BPJS Kesehatan, bisa berubah. Ada proses updating data peserta pada setiap tahunnya. Misalnya, bagi warga yang terancam miskin atau hampir miskin, bangkrut usahanya, kena PHK, sehingga jatuh miskin dan lain-lain. BPJS harus betul-betul sinergi dengan instansi pemerintah lainnya.

 Di masa lalu, BUMN – BUMN penyelenggara jaminan sosial (PT ASABRI, PT ASKES Indonesia, PT JAMSOSTEK, dan PT TASPEN) diperlakuan sama dengan BUMN yang lain yang bergerak dalam bidang bukan jaminan sosial. Akibatnya, tujuan jaminan sosial yaitu maksimalisasi manfaat atau perlindungan terhadap peserta tidak tercapai. Kinerja BUMN jaminan sosial diukur dengan indikator finansial layaknya perusahaan. Padahal tujuan jaminan sosial BUKAN untuk menjadikan pemegang saham mendapatkan laba. Jaminan sosial ada program kewajiban negara, sementari produk yang pantas di-BUMN-kan adalah produk privat yang bukan hak normatif rakyat dan bukan kewajiban negara.

 Peserta Jamkesmas sesuai peraturan yang ada, akan secara otomatis menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) artinya di iuran setiap bulannya di tanggung pemerintah. Lalu, bagaimana dengan mereka yang betul-betul miskin tetapi tidak menjadi peserta Jamkesmas, yang otomatis pula tidak menjadi peserta PBI pada BPJS 2014? Harus ada Jaminan bahwa peserta Jamkesda juga menjadi PBI. Hal ini di sebabkan hanya persoalan klaisifikasi data saja. Jamkesmas, Jamkesda, dan warga miskin yang tidak masuk dikeduanya. Mereka sejatinya tetap berhak untuk menjadi PBI yang di tanggung pemerintah.

 3. Sosialisasi dan advokasi

Kurang dua bulan lagi, Jaminan Kesehatan Nasional akan di berlakukan pada 1 Januari 2014. Di Kebumen, masih sepi. Dari sisi minimnya sosialisasi saja, bisa berdampak rumit, apatis dan pesimisme warga masyarakat. Banyak yang harus di transformasikan pengetahuan tentang pentingnya Jaminan Kesehatan Nasional. Sehingga kesuksesan jalannya JKN ini sangat di pengaruhi oleh dukungan penuh dari masyarakat sebagai pembayar iuran bulanan dan juga sebagai penerima manfaat. Instansi kesehatan yang ada bersikap menunggu instruksi, petunjuk pelaksanaan. Kurang berinisiatif sedini mungkin terhadap optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasioanl) daerah juga belum terdengar. Siapakah yang harus mengawal jalannya program ini? Pengawasan dari masyarakat sangat terbatas, seringkali tidak maksimal dalam memberikan rekomendasi. Di tengah, belum adanya lembaga pemerintah di tingkat kabupaten yang mengawal dari awal program ini, peran pengawasan kelompok masyarakat seperti Komuniats Informasi Pojok JKN sangat di perlukan.

One comment on “Siapkah Pemda Menghadapi Era BPJS 2014?

  1. Badroez on said:

    siap nggak siap, Pemda harus siap kalau sudah jatuh waktunya. siap nggak siap, harus ada komunitas masyarakat yang mengawal dan mengawasinya.

Leave a Reply to Badroez Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4,267 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>