Don't miss

Warga Desa Lengkong, Wonosobo keluhkan pelayanan BPJS

By on November 2, 2015

Prasetya Anang Braja,  Kepala Unit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  unit Wonosobo.

Belasan warga Desa Keseneg dan Lengkong, Wonosobo mengeluhkan pelayanan BPJS dalam Loka Latih yang diselenggarakan oleh Media Link di Balai Desa Keseneng- Wonosobo. Loka latih ini menghadirkan Prasetya Anang Braja, sebagai narasumber dari Kepala Unit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  unit Wonosobo.

Dalam sesi tanya jawab, salah seorang peserta dari desa lengkong, Bariyah menyesalkan pelayanan Puskesmas yang mempersulit memberikan rujukan untuk ke Rumah Sakit (RS) ketika suaminya yang mengidap Kolesterol.

Selain pemberian rujukan yang dipersulit, sanski apakah bagi pasien yang pulang sebelum mendapatkan ijin dari Dokter.

“Salah seorang keluarga saya sudah membaik, namun pihak rumah sakit tidak mengijinkannya untuk pulang. Akhirnya, keluarga saya dipaksa pulang dan beberapa hari berikutnya penyakitnya kambuh kembali,” keluh Darno warga Desa Lengkong, Wonosobo.

Menanggapi keluhan peserta, Kepala Unit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  unit Wonosobo. Yang akrab disapa Anang menegaskan bahwa pihaknya masih dalam proses penataan pelayanan agar lebih baik.

“Tentang rujukan untuk pemerikasaan ke RS, harusnya dokter puskesmas dapat memberikannya tanpa harus diminta oleh peserta,” jawab Anang kepada Bariyah.

Selain itu, lanjut Anang. “Dokter seharusnya menjelaskan kepada pasien tentang riwayat penyakitnya. Sebab, pasien juga punya hak untuk mengetahui bagaiamana riwayat penyakitnya.”

Sementara, ketika dokter belum memperbolehkan pasiennya pulang dikarenakan agar si pasien menadapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Tidak ada sanksi bagi pasien yang tidak mengikuti saran dokter.

“Jadi, dokter punya wewenang untuk menentukan apakah pasien ini sudah dalam kondisi membaik atau belum,” papar Anang.

Sementara, ketika dokter belum memperbolehkan pasiennya pulang dikarenakan agar si pasien menadapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Tidak ada sanksi bagi pasien yang tidak mengikuti saran dokter.

“Jadi, dokter punya wewenang untuk menentukan apakah pasien ini sudah dalam kondisi membaik atau belum,” papar Anang.

Kepada desa Keseneng menemukan adanya perbedaan pelayanan dari RS kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta BPJS mandiri.

“Apakah memang dibedakan dalam pelayanan dan fasilitas obat yang diberikan kepada orang miskin?”  ujarnya mengkonfirmasikan kepada Anang.

“Tidak boleh ada perbedaan pelayanan,” tegas Anang. “Rumah sakit harus merawat pasien sampai sembuh tanpa ada pembatasan waktu. Yang membedakan hanya kelas,” lanjutnya.

Mengantisipasi praktik kecurangan pelayanan BPJS, pihaknya bekerjasama dengan RS membuka BPJS Center. Agar, setiap ada persoalan terkait BPJS di RS segera ditangani langsung di BPJS Center.

Menurut Anang, loka latih ini sangat bermanfaat untuk membuka komunikasi antara warga dan pihaknya (BPJS). “Keluhan yang disampaikan akan kami lanjutkan pada pihak RS dan dinas kesehatan agar dapat meningkatkan pelayanannya.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3,765 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>